DPR Dorong Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Air Nasional Antisipasi Kekeringan Panjang

Mitigasi bencana kekeringan dinilai menjadi langkah krusial yang harus segera dijalankan pada fase awal musim kemarau tahun ini. Instansi terkait didorong untuk tidak hanya bersikap reaktif, melainkan segera membangun program infrastruktur ketahanan air nasional sebagai solusi jangka panjang.

“Kita tahu persoalan kekeringan bukan semata-mata akibat faktor alam saja, tapi juga terkait dengan tata kelola sumber daya air yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan iklim,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras, melalui keterangan tertulis pada Minggu, 21 Juni 2026.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), krisis air bersih akibat menurunnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir sudah melanda sejumlah daerah. Sedikitnya 2.245 warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Krisis serupa juga terdeteksi di Bogor, Bandung, Cilacap, Jepara, Gunungkidul, hingga Bojonegoro dan Pasuruan.

Melihat situasi tersebut, Iwan meminta kementerian terkait, BNPB, dan pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi konkret. “Mitigasi penting untuk memastikan persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana kekeringan. Apalagi sudah ada prediksi kemarau tahun ini akan lebih panjang,” tuturnya.

Iwan mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara. “Yang lebih penting adalah membangun sistem ketahanan air yang mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrem,” ungkapnya.

Menurutnya, krisis yang terjadi saat ini merupakan alarm awal sebelum memasuki puncak musim kemarau pada Juli hingga September mendatang. Jika tidak diantisipasi, jumlah warga terdampak berpotensi melonjak signifikan, terutama di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Kalimantan. “Di sinilah pentingnya kebijakan ketahanan air nasional. Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, bersama pemerintah daerah perlu menggunakan anggaran sebaik-baiknya untuk meningkatkan infrastruktur dalam menghadapi bencana kekeringan,” sebut Iwan.

Sementara itu, Iwan menilai momen pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang sedang berjalan antara DPR dan pemerintah menjadi waktu yang sangat tepat untuk mengunci program ini. “Sebagai bagian dari penyusunan program prioritas dan alokasi anggaran pembangunan nasional tahun mendatang, kementerian dan lembaga dapat menjadikan momen pembahasan RKP dan RKA untuk mengoptimalkan mitigasi kebencanaan,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar penyusunan anggaran tahun depan menggunakan pendekatan berbasis skala prioritas, khususnya yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. “Pembahasan anggaran 2027 harus menghasilkan keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan. Ini untuk memastikan agar manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat secara luas, termasuk untuk kebutuhan di sektor air bersih,” ujar Iwan.