Wapres Gibran Ajak Mahasiswa dalam Kunjungan Kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua, Akademisi Nilai Langkah Strategis

Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengajak serta sejumlah mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat, Dr. Erdi, M.Si., menilai keterlibatan kelompok mahasiswa dalam agenda kenegaraan tersebut merupakan langkah strategis dan tepat sasaran.

Menurut Erdi, mahasiswa merupakan kelompok terpelajar yang relatif netral dalam menilai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam kunjungan kerja dinilai sebagai cara yang efektif untuk menjembatani aspirasi generasi muda dengan proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

"Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," ujar Erdi, Jumat (19/6).

Ia menambahkan, selama ini mahasiswa kerap kesulitan menemukan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Dengan adanya inisiatif ini, terbuka peluang bagi mahasiswa untuk berdialog dan menyuarakan pemikiran mereka tanpa harus melalui jalur demonstrasi semata.

Erdi menilai keterbukaan Wakil Presiden dalam menerima mahasiswa dan mengajak mereka berdialog menjadi sinyal positif bagi penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Langkah ini sekaligus mematahkan narasi yang menyebut bahwa Wakil Presiden Gibran "alergi" terhadap mahasiswa dan diskusi intelektual.

"Mahasiswa berada di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, kemudian Mas Wapres mampu menerima orang-orang yang memiliki semangat tersebut untuk berbicara. Saya pikir ini preseden yang bagus dan bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan," kata Wakil Dekan III FISIP Untan yang membidangi Kemahasiswaan dan Alumni itu.

Pelibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja ini juga dinilai mampu membuat aspirasi kelompok muda tersampaikan langsung kepada pengambil kebijakan. Dengan demikian, berbagai kritik maupun masukan tidak berhenti pada aksi demonstrasi, melainkan dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

"Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini menjadi sebuah langkah maju," tutur Erdi.

Sementara itu, pakar kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai pelibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini berkembang di masyarakat. Menurutnya, mahasiswa perlu mendapatkan kesempatan melihat langsung kondisi di lapangan agar dapat memperoleh informasi yang lebih utuh dan berimbang.

"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," kata Kristian.

Sebagaimana diketahui, salah satu isu yang disuarakan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas adalah permintaan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Gibran memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola program-program pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Presiden Gibran mengajak lima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mendampingi perjalanan ke Ende, Gorontalo, dan Papua. Kelima mahasiswa itu adalah Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia (UI), Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).