Kementan Targetkan Swasembada Bawang Putih Tercapai dalam 3-4 Tahun

Kementerian Pertanian menargetkan swasembada bawang putih dapat terwujud dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun, dengan mengandalkan perluasan lahan tanam dan penguatan sistem pembibitan nasional.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa target tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Saat ini, lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipasok dari luar negeri.

“Kita butuh setidaknya tiga sampai empat tahun untuk bisa mencapai swasembada bawang putih ini,” ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut perhitungan kementerian, kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu hektare. Angka ini dinilai relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan swasembada beras yang memerlukan lahan jutaan hektare.

Namun, tantangan utama bukan terletak pada minat petani, melainkan pada ketersediaan lahan yang sesuai serta pasokan bibit dalam jumlah besar. Bawang putih memerlukan dataran tinggi dengan kondisi agroklimat tertentu sehingga tidak dapat dibudidayakan di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini, pemerintah telah mengembangkan sejumlah sentra produksi bawang putih di beberapa daerah, antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, serta Humbang Hasundutan di Sumatra Utara. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki karakteristik lahan dan iklim yang mendukung budidaya bawang putih.

Di sisi lain, penyediaan bibit menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Kebutuhan benih untuk pengembangan hingga 100 ribu hektare tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Sudaryono menjelaskan bahwa bibit yang tersedia harus lebih dulu ditangkarkan dan disesuaikan dengan kondisi agroklimat Indonesia sebelum digunakan untuk perluasan tanam secara massal.

“Sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu satu tahun jadi,” kata Sudaryono.

Untuk mempercepat program, pemerintah menyiapkan pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada tahun 2026 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, pemerintah mendorong badan usaha milik negara dan sektor swasta untuk mengembangkan sekitar 20 ribu hektare lahan tambahan menuju target 100 ribu hektare secara nasional.

Sudaryono mengungkapkan bahwa biaya pembibitan bawang putih mencapai sekitar Rp120 juta per hektare, dengan komponen bibit mencapai Rp75 juta per hektare. Besarnya biaya bibit menjadi salah satu alasan pemerintah turun tangan memberikan dukungan kepada petani penangkar.

“Rp75 juta dari total Rp120 juta per hektare itu diberikan dalam bentuk pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian,” papar Sudaryono.

Dalam skema tersebut, petani akan mengembangkan bibit yang diterima dan mengembalikan hasil sebesar satu setengah kali dari jumlah bibit awal. Sisa hasil produksi dapat dijual secara bebas. Bibit yang dikembalikan akan disalurkan kembali kepada petani lain untuk memperbesar stok benih nasional.

“Setelah panen, bibit dikembalikan satu setengah kali, sisanya boleh dijual bebas. Nanti yang satu setengah kali itu diputar lagi ke petani lain,” jelas dia.

Dalam program ini, Perum Bulog dan ID Food akan bertindak sebagai offtaker hasil pembibitan. Sementara itu, PT Perkebunan Nusantara dilibatkan untuk budidaya dan penyediaan lahan. Kementan juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif, termasuk sebagian lahan teh, untuk mendukung perluasan areal tanam.

Sudaryono memperkirakan pengurangan impor bawang putih mulai terlihat pada pertengahan tahun 2027 seiring meningkatnya ketersediaan bibit dan produksi dalam negeri. “Paling tidak mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada,” ujarnya.