Ancaman malnutrisi pada balita kerap menjadi tantangan jangka panjang yang luput dari perhatian di tengah penanganan bencana alam. Fenomena ini mendorong Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) bersama para sukarelawan untuk merespons situasi pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, melalui penyaluran bantuan dan edukasi kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal YAICI, Satria Yudistria, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2026, pihaknya telah menjangkau 250 keluarga di tiga wilayah terdampak. Beberapa di antaranya adalah Desa Batang Ara, Pematang Durian, dan Desa Serba lokasi yang terisolasi dan jarang tersentuh bantuan logistik. “Faktanya di lapangan, khususnya di Kampung Batang Ara (Aceh Tamiang), anak bawah tiga tahun (batita) terpaksa mengonsumsi air tajin sebagai pengganti susu,” ujar Satria dalam laporan publik beberapa waktu lalu.
Menurut dia, anak-anak tidak hanya menghadapi masalah gizi, tetapi juga trauma psikologis yang tidak kasat mata. Mereka kerap ketakutan saat melihat hujan atau air, kondisi yang pada akhirnya mengganggu pola makan mereka. Satria menekankan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan, bukan hanya saat bencana terjadi, melainkan justru pada masa pemulihan ketika bantuan mulai menyusut.
Melalui program ini, YAICI bersama mitra menerapkan pendekatan pemulihan yang menyeluruh. “Mulai dari trauma healing, distribusi mainan anak untuk memulihkan psikososial, diskusi kelompok bersama para ibu, hingga edukasi literasi gizi keluarga,” jelas Satria. Di tengah bantuan yang mulai terhenti, ia menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak bisa hanya mengandalkan sembako, melainkan membutuhkan pendampingan ahli secara berkesinambungan. Sebagai langkah konkret, seluruh temuan riset dan pembelajaran lapangan dari tiga wilayah tersebut telah dirangkum YAICI bersama mitra untuk diserahkan sebagai rekomendasi resmi kepada kementerian dan lembaga pemerintahan pusat.
Sementara itu, gerakan kemanusiaan ini diperkuat oleh peran masif Majelis Kesehatan PP Aisyiyah melalui pengerahan kader-kader di daerah yang menjadi ujung tombak di lapangan. Wakil Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah, Dra. Chairunnisa, M.Kes., mengungkapkan bahwa para kader melakukan pelacakan sasaran secara door-to-door, menyisir posko pengungsian hingga ke hunian sementara (huntara) berukuran 4x6 meter. Pendataan ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terdampak agar intervensi gizi tidak salah sasaran.
Di pengungsian, masyarakat terbiasa mengonsumsi pangan instan dan kental manis yang kerap dianggap sebagai susu pertumbuhan. Menyikapi hal itu, kader Aisyiyah turun tangan melakukan intervensi langsung. “Kami mengumpulkan para ibu di mushola, sekolah, bahkan di area perkebunan sawit karena minimnya fasilitas. Kami mengedukasi konsep Gizi Seimbang atau ‘Isi Piringku’, membagikan pangan lokal bernutrisi,” jelas Chairunnisa.
Perwakilan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP Aisyiyah, Rahmawati Husein MCP., Ph.D., menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak pada fase pemulihan sangat ditentukan oleh penanganan pada masa tanggap darurat yang sering kali berjalan lama, bahkan hingga transisi darurat enam hingga tujuh bulan. Ia menyoroti pentingnya merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait penyediaan pangan darurat dan pengelolaan data terpilah yang akurat sejak awal bencana.
Rahmawati juga mengingatkan agar bantuan pemulihan gizi tidak membuat masyarakat ketergantungan pada makanan instan dari luar. Menurutnya, pemanfaatan bahan pangan lokal dan pelibatan perempuan dalam mengelola dapur balita sehat jauh lebih berkelanjutan. LLHPB PP Aisyiyah mendorong strategi edukasi mandiri melalui kebun pangan darurat di sekitar hunian sementara, sehingga masyarakat dapat menyediakan MPASI sehat secara mandiri.
Dari perspektif manajemen bencana, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah Budi Setiawan mengakui bahwa fase pemulihan pascabencana adalah proses “maraton” jangka panjang yang membutuhkan pendekatan berbeda dari fase tanggap darurat. Tantangan terbesar di masa pemulihan adalah penurunan jumlah relawan secara drastis serta buyarnya koordinasi lintas lembaga, di saat jaminan kesehatan dari pemerintah daerah biasanya hanya mencakup tiga bulan pertama.
“Selama masa tanggap darurat, banyak lembaga kemanusiaan termasuk MDMC cenderung berfokus pada cakupan logistik bahan mentah umum secara luas, sehingga pemenuhan gizi spesifik kelompok rentan seringkali terabaikan,” jelas Budi. Oleh karena itu, MDMC mengapresiasi langkah YAICI yang konsisten mengingatkan pentingnya integrasi aspek gizi. “Ke depan, MDMC mendorong adanya SOP lintas lembaga dan standarisasi dapur umum yang terpilah khusus dewasa, lansia, dan balita yang dilengkapi petunjuk resep praktis,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Trump Umumkan Kesepakatan dengan Iran, Izinkan Pembukaan Selat Hormuz
Danantara Pastikan Pemisahan Fungsi Aset dan Investasi untuk Lindungi BUMN dari Risiko
BPIP Ajukan Tambahan Anggaran Rp370 Miliar untuk 2027
Warga Jakarta Bisa Masuk Ancol Gratis pada 22, 27, dan 28 Juni 2026, Cukup Tunjukkan KTP