Kendala Hukum dan Moratorium di Badan Gizi Nasional Ancam Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

Rangkaian persoalan yang membelit Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi catatan serius bagi kelangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto. Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi (Jupnas Gizi) menyoroti bahwa kasus hukum yang melibatkan sejumlah pimpinan BGN serta kebijakan moratorium yang diterapkan belakangan ini telah memicu pertanyaan publik mengenai tata kelola program strategis tersebut.

Ketua Umum Jupnas Gizi, Rival Achmad Labbaika, menegaskan bahwa persoalan yang muncul tidak dapat dipandang sekadar masalah administratif. Mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk MBG, setiap kendala dalam pelaksanaannya berpotensi mempengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

"Kasus hukum yang melibatkan tiga pimpinan BGN tentu menjadi catatan serius. Publik wajar mempertanyakan bagaimana tata kelola, sistem pengawasan, dan kualitas kepemimpinan yang selama ini mengawal program tersebut," ujar Rival.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi MBG akan menjadi bagian dari evaluasi nasional karena program ini merupakan prioritas utama pemerintah. Di sisi lain, Rival juga menyoroti dampak moratorium terhadap yayasan, investor, dan mitra pelaksana yang telah mempersiapkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menurutnya, banyak pihak telah mengeluarkan investasi signifikan untuk pembangunan fasilitas, pengadaan peralatan, serta perekrutan tenaga kerja berdasarkan arah kebijakan yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Ketidakpastian akibat moratorium tanpa batas waktu yang jelas dinilai merugikan para mitra yang telah berkomitmen mendukung program tersebut.

"Ketika terjadi moratorium tanpa kejelasan batas waktu maupun tindak lanjutnya, ketidakpastian tentu dirasakan oleh para mitra yang sudah berkomitmen mendukung program ini," katanya.

Rival menilai persoalan ini juga menyangkut kepercayaan publik. Di balik setiap SPPG yang tertunda, terdapat investasi yang telah dikeluarkan, tenaga kerja yang menunggu kepastian, serta masyarakat yang berharap segera menerima manfaat program. Ia mengingatkan pemerintah dan BGN agar berhati-hati dalam menentukan nasib SPPG yang masih dalam tahap persiapan.

Setiap keputusan, menurut dia, harus dilakukan secara transparan dan didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Rival menyoroti pernyataan Kepala BGN yang menekankan fokus pada efisiensi dan perbaikan tata kelola. Ia menilai langkah tersebut penting, namun tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan penerima manfaat yang telah dijanjikan.

Karena itu, Jupnas Gizi meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai target penerima manfaat, status SPPG yang masih dalam proses persiapan, serta arah kebijakan program pasca-moratorium. Menurut Rival, transparansi dan kepastian menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan para mitra terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.