Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, memberikan tanggapan atas aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu, di mana para pengunjuk rasa menuntut dilakukannya audit terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional masyarakat yang wajib dihormati.
“Pertama, saya menghargai aspirasi masyarakat yang meminta audit program MBG. Itu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan,” ujar Yahya Zaini kepada wartawan pada Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut politikus Partai Golkar itu, proses audit terhadap pengelolaan anggaran pemerintah pada dasarnya merupakan kewenangan lembaga resmi negara. Ia meyakini bahwa BGN telah menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana kementerian dan lembaga negara lainnya. “Saya percaya BGN telah diaudit oleh BPK selaku badan resmi yang mengaudit anggaran kementerian dan lembaga. Namun kita belum tahu hasil auditnya,” katanya.
Yahya menilai hasil audit tersebut nantinya dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan program sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, ia menyebut BPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigasi apabila diperlukan untuk kepentingan tertentu. Langkah ini dinilai penting jika ditemukan indikasi masalah dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran.
“Jika diperlukan untuk kepentingan tertentu, BPK dapat melakukan audit investigasi terhadap program MBG. Sehingga akan ditemukan di mana letak kesalahan tata kelola dan penyimpangan penggunaan anggaran yang dikelola oleh BGN,” jelasnya.
Sementara itu, aksi demonstrasi yang digelar pada Rabu, 10 Juni 2026, di kantor BGN Jakarta Pusat diwarnai pemasangan garis kuning-hitam oleh massa yang menamakan diri MBG Watch. Para peserta aksi menempelkan sejumlah poster berisi kritik tajam terhadap program MBG, seperti tulisan “Gedung Ini Kami Segel”, “Audit MBG”, hingga “Kami Muak! Rombak Total MBG!”.
Sejumlah peserta tampak membawa atribut berupa panci dan alat masak lainnya. Mereka bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Dalam orasinya, perwakilan massa menyatakan bahwa tata kelola program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka mengaku kecewa dengan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami Aliansi MBG Watch ingin menuntut pemerintah untuk secara serius merombak tata kelola MBG kita,” kata salah satu orator dalam aksi tersebut.
Artikel Terkait
Dari Desa ke Kampus: Perjalanan Anak Pedesaan Menembus Batas Akses dan Budaya demi Pendidikan Tinggi
Men I Trust Pastikan Konser di Jakarta Akhir 2026, Thee Marloes Jadi Pembuka
DPR: Larangan ASN Bekasi Bikin Konten Pakai Seragam Dinas Sudah Sesuai Aturan
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Diperiksa 7 Jam di Polda Metro Jaya Terkait Kasus Dugaan Penipuan Umrah Hanania Group