Wamendagri: Masa Depan Jakarta Bergantung pada Penguatan Tata Kelola Kawasan Aglomerasi

Penyelesaian berbagai persoalan perkotaan di Jakarta pada masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari penguatan tata kelola kawasan aglomerasi. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, yang menilai bahwa isu-isu strategis seperti banjir, kemacetan, hingga pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan lintas wilayah yang terintegrasi.

Menurut Bima, pendekatan tersebut harus didukung oleh kewenangan bersama yang jelas agar implementasinya dapat berjalan efektif. “Semakin besar kawasan metropolitan, maka semakin besar kebutuhan untuk kewenangan otoritas yang jelas, sehingga masa depan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari konteks aglomerasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bima dalam acara Urban Talks Jakarta Future Festival yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Jumat (5/6). Ia menjelaskan bahwa Jakarta saat ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan megapolitan terbesar di dunia. Dalam konteks aglomerasi yang mencakup wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat jumlah penduduk kawasan ini mencapai 41,9 juta jiwa. Angka tersebut melampaui populasi kawasan metropolitan di Tokyo maupun Dhaka.

Dengan kontribusi sebesar 16,71 persen terhadap perekonomian nasional, kawasan Jakarta dan sekitarnya memiliki peran yang sangat strategis. Namun, Bima mengungkapkan bahwa berbagai persoalan perkotaan kerap sulit diselesaikan karena masih adanya fragmentasi kewenangan antarwilayah. Kondisi itu memunculkan perbedaan prioritas pembangunan, agenda politik, serta penganggaran di masing-masing daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah mendorong penguatan peran Dewan Kawasan Aglomerasi sebagai wadah koordinasi lintas daerah. Melalui mekanisme itu, berbagai layanan publik yang bersifat regional diharapkan dapat dikelola secara lebih terpadu dan efektif. “Dewan Aglomerasi ini nanti bisa fokus pada isu-isu spesifik, ada badan yang mengurusi soal sampah, ada badan yang mengurusi soal transportasi, soal air minum, dan lain-lain,” ungkap Bima.

Sementara itu, Bima juga mengapresiasi berbagai bentuk kolaborasi yang telah berkembang di Jakarta. Ia menilai upaya membangun identitas kota yang inklusif melalui kegiatan olahraga dan pariwisata berskala internasional menjadi modal penting dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. “Dua event ini menggambarkan Jakarta on the right track untuk menjadi kota modern dalam menjemput usia ke-5 abad,” pungkasnya.