Kemendagri dan Metro TV Gelar Apresiasi Kepala Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali

- Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:45 WIB
Kemendagri dan Metro TV Gelar Apresiasi Kepala Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Metro TV menggelar ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 untuk Regional Jawa-Bali, sebuah inisiatif yang dirancang sebagai instrumen pemetaan kinerja kepala daerah melalui penilaian berbasis data kuantitatif yang transparan dan akuntabel.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pesan kepada publik bahwa di tengah adanya sejumlah oknum yang bermasalah, masih banyak kepala daerah yang peduli terhadap rakyatnya dan berprestasi. Pernyataan itu disampaikannya dalam acara yang dikutip pada Jumat, 5 Juni 2026.

Penilaian pada tahun ini difokuskan pada empat kategori utama yang secara langsung menyentuh persoalan masyarakat. Keempat kategori tersebut meliputi penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, creative financing, serta pengendalian inflasi. Tito menegaskan bahwa seluruh proses penilaian dilakukan secara kredibel dengan menggunakan angka-angka kuantitatif yang terbuka dan dapat diawasi.

Menariknya, pada periode ini wilayah Bali digabungkan ke dalam regional Jawa. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim kompetisi yang lebih seimbang, mengingat adanya kesamaan karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kedua wilayah tersebut.

“Ada iklim kompetitif antarkepala daerah. Kita harapkan bagi yang berhasil mendapatkan penghargaan bisa terus meningkatkan kinerjanya, sementara yang belum berhasil dapat terpicu untuk ikut berprestasi,” ujar Tito Karnavian dalam keterangannya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi khusus kepada sejumlah pemerintah daerah di Jawa dan Bali. Ia menilai keberhasilan daerah-daerah itu dalam mempercepat proses perizinan serta memberikan keringanan biaya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bukti nyata birokrasi yang mampu memberikan pelayanan cepat dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Ini adalah contoh yang baik. Kemendagri memberikan rewards yang luar biasa kepada kepala daerah, yang akan membangkitkan optimisme dan semangat kompetisi yang sehat berbasis meritokrasi,” tutur Maruarar.

Di luar agenda penghargaan, Kemendagri dan Kementerian PKP juga memperkuat kolaborasi melalui program renovasi 15.000 rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Program tersebut ditargetkan terlaksana pada tahun ini.

Ajang apresiasi di wilayah Jawa dan Bali ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian yang mencakup enam wilayah di seluruh Indonesia. Setelah regional ini, Kemendagri berencana melanjutkan putaran penilaian berikutnya di wilayah Papua dan daerah lainnya hingga akhir November mendatang dengan tambahan kategori penilaian lainnya.

Melalui inisiatif ini, pemerintah berharap standar pelayanan publik di tingkat daerah terus meningkat, kesejahteraan masyarakat dapat tercipta secara merata, serta munculnya inovasi-inovasi baru dari para pemimpin daerah di masa depan.

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar