Wakil Ketua Komisi IX DPR Soroti Tiga Tantangan Kepala BGN yang Baru: Tata Kelola, Disiplin, dan Koordinasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menyambut positif penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai pergantian pucuk pimpinan di lembaga tersebut menjadi momentum strategis untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” ujar Yahya kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Menurut politikus Fraksi Golkar itu, Nanik memiliki pengalaman luas dalam melakukan pemantauan langsung ke berbagai daerah terkait pelaksanaan program MBG. Yahya menilai, figur tersebut telah memahami secara mendalam seluk-beluk program strategis nasional tersebut.

“Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini,” lanjutnya.

Di sisi lain, Yahya mengingatkan bahwa Nanik mengemban tugas yang tidak ringan. Ia mengidentifikasi setidaknya tiga tantangan mendesak yang harus segera dibenahi, dimulai dari perbaikan tata kelola program MBG.

“Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar. Yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” jelas Yahya.

Ia menegaskan, pembenahan tata kelola di BGN menjadi keharusan karena program MBG menyerap anggaran negara yang sangat besar. Nanik, kata Yahya, harus memastikan tidak ada kebocoran dalam program tersebut.

“Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran,” lanjutnya.

Tantangan kedua yang dinilai perlu segera dibenahi adalah penegakan disiplin dan standardisasi yang ketat. Yahya menekankan, BGN harus memperketat implementasi prosedur operasional standar di setiap unit penyedia makanan.

“Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident. Pengawasan berkala tidak boleh kendor,” jelasnya.

Sementara itu, faktor ketiga yang menjadi sorotan adalah penguatan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Menurut Yahya, ego sektoral kerap menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program MBG.

“Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral,” ucapnya.

Yahya juga menyoroti pentingnya sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah.

“Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar,” tegasnya.

Ia berharap, ke depan MBG dapat menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional tanpa merugikan masyarakat.

“BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN. Sebagai gantinya, Nanik S Deyang ditunjuk menjadi Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Setelah pencopotan tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kantor BGN dan kediaman ketiga pejabat sebelumnya. Kini, Dadan, Lodewyk, dan Sony telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program MBG.