DPR Kritis ke Kepala BGN soal Wacana Makan Bergizi Gratis untuk Siswa di Arab Saudi

Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang hendak memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak-anak sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, menuai kritik tajam dari anggota DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai usulan tersebut sama sekali tidak relevan dengan tujuan utama program yang digadang-gadang untuk memperbaiki status gizi masyarakat di dalam negeri.

“Pertama, saya menyayangkan wacana anak Indonesia yang sekolah di Arab Saudi mau dikasih MBG. Wacana tersebut sangat tidak relevan dengan tujuan utama program MBG untuk meningkatkan asupan gizi kepada anak-anak sekolah di dalam negeri, serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” ujar Yahya kepada wartawan, Selasa (2/7/2026).

Menurut politikus tersebut, perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada persoalan mendasar yang masih membelit program MBG di tanah air. Ia menyoroti masih adanya temuan kasus keracunan pangan akibat pelaksanaan program yang dinilai belum optimal. Oleh karena itu, Yahya mendesak Dadan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pengawasan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG).

“Kedua, saya mengingatkan kepala BGN untuk fokus kepada peningkatan kualitas MBG dengan meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap SPPG karena sampai sekarang masih banyak terjadi kasus keracunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yahya mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga Instansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, target penerima manfaat program MBG di dalam negeri pun dinilai masih jauh dari harapan. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya mengejar target 82 juta penerima manfaat pada tahun 2026, sementara realisasi saat ini baru mencapai sekitar 60 juta jiwa.

“Saya minta kepala BGN mengejar target 82 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Sekarang masih sekitar 60 juta penerima manfaat. Jangan membuat wacana yang tidak perlu dan tidak relevan untuk dilaksanakan,” kata Yahya.

Ia pun mempertanyakan logika di balik wacana tersebut. Menurutnya, jika pemerintah berniat memperhatikan anak-anak Indonesia di luar negeri, maka jumlah yang lebih besar justru berada di negara tetangga seperti Malaysia. “Target di dalam negeri saja belum terpenuhi sudah mengalihkan perhatian kepada isu yang tidak penting. Kenapa yang menjadi perhatian anak Indonesia yang sekolah di Arab Saudi? Bagaimana dengan anak Indonesia yang sekolah di negara lain seperti Malaysia yang jumlahnya justru lebih banyak,” pungkasnya.