Menkeu Tak Tahu Anggaran Kurban Rp100 M, Politikus PDIP: Aneh Bin Ajaib

Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyatakan keheranannya atas ketidaktahuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap anggaran kurban senilai Rp100 miliar yang bersumber dari APBN dan digunakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Guntur menilai situasi ini tidak masuk akal, terutama mengingat posisi bendahara negara yang seharusnya mengetahui setiap alokasi dana publik.

"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib," ujarnya melalui layanan pesan pada Kamis (28/5). Menurut Guntur, seorang bendahara negara seharusnya tidak mungkin tidak mengetahui pengeluaran sebesar itu yang berasal dari uang rakyat.

Ia kemudian mengaitkan persoalan ini dengan kasus pembelian puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya juga menuai sorotan. Guntur berharap polemik anggaran kurban tidak berujung pada ketidakjelasan serupa.

"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," tegasnya.

Dari segi ajaran Islam, Guntur mengingatkan bahwa ibadah kurban sejatinya merupakan urusan pribadi yang ditanggung dengan harta sendiri. Ia menekankan bahwa APBN bukanlah milik pribadi Presiden, melainkan harta 280 juta rakyat Indonesia, baik muslim maupun nonmuslim.

"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN itu harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim, dan nonmuslim," lanjutnya.

Guntur juga menyoroti kontradiksi secara fikih, di mana kurban yang dibiayai uang rakyat tetapi mengatasnamakan pribadi Presiden RI tidak dapat dibela dengan alasan apa pun. Ia menambahkan bahwa Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardianto, sempat mencoba meredakan situasi dengan menyebut kegiatan tersebut sebagai bantuan kemasyarakatan.

"Namun, di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan. Ingat ya, bantuan sosial, bansos bukan kurban. Kurban bukan bansos, bantuan sosial," ungkapnya.

Lebih jauh, Guntur menilai alokasi dana publik sebesar Rp100 miliar untuk ritual satu agama secara mendadak bertabrakan dengan status Presiden sebagai Kepala Negara yang mewakili seluruh warga lintas agama dan keyakinan. Ketika negara menggunakan dana publik untuk kepentingan satu agama, kata dia, muncul pertanyaan tak terhindarkan mengenai keadilan.

Ia mencontohkan kemungkinan penyaluran sapi saat perayaan Natal atau pemberian babi ketika Galungan. "Jangan sampai ada penilaian Presiden pilih kasih tidak adil bahkan diskriminatif," ungkap Guntur.

Menurutnya, Indonesia bukan milik satu umat atau satu agama, dan APBN bukan kas masjid. "Kita harus hati-hati bila terkait dengan dana publik, dengan dana rakyat," pungkasnya.