Tito Karnavian Pastikan Percepatan Lahan Hunian Tetap bagi Penyintas Bencana di Tiga Provinsi Sumatera

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memastikan pihaknya akan mempercepat penyiapan lahan guna mendukung pembangunan hunian tetap komunal bagi para penyintas bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi krusial mengingat sebagian besar hunian tetap yang telah rampung saat ini dibangun di lokasi asal atau in-situ oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sementara itu, pembangunan hunian tetap komunal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berada pada tahap peninjauan lahan untuk memastikan kepastian hukum dan keamanan dari potensi bencana.

“Jadi harus disiapkan tanah yang aman, jangan di lokasi semula. Nantinya perlu pengecekan dari Badan Geologi untuk memastikan keamanannya,” kata Tito dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat kerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Satgas Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/5). Dalam kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat ketersediaan lahan. Sebab, sebagian hunian tetap di tiga wilayah terdampak direncanakan berdiri di atas lahan berstatus Hak Guna Usaha perkebunan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

“Kita perlu dukungan dari Kementerian ATR/BPN, Danantara, Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyiapan lahan, ditambah komitmen dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Pembangunan hunian tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen tersebut merupakan hasil kompilasi usulan dari pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait, yang kemudian diformulasikan menjadi program pemulihan permanen pascabencana untuk periode 2026 hingga 2028.

Secara keseluruhan, rencana induk tersebut memuat 11.512 program dengan dukungan anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Alokasi anggaran itu terbagi menjadi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Khusus untuk pembangunan hunian tetap, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,4 triliun yang ditargetkan rampung paling lambat pada 2027.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara. “Nanti kita upayakan secepat mungkin. Makin cepat mereka mendapat hunian layak, makin baik,” pungkasnya.