Bakom Bantah Ada Kerja Sama dengan Indonesia New Media Forum Usai Pertemuan Audiensi

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI akhirnya angkat bicara soal pertemuan dengan sejumlah pelaku media baru yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF). Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa tidak ada kerja sama maupun kontrak antara Bakom dengan INMF ataupun media yang tergabung di dalamnya.

Pertemuan itu berawal dari permohonan audiensi yang diajukan INMF kepada Bakom pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling memperkenalkan diri dan berdiskusi mengenai perkembangan ekosistem media baru di Indonesia. “INMF menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang. Beberapa informasi yang mereka sampaikan adalah bahwa new media harus memiliki perusahaan, alamat, dan penanggung jawab,” ujar Kurnia dalam keterangan resminya, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut Kurnia, INMF juga memaparkan sejumlah standar yang diterapkan dalam dunia media baru, termasuk kewajiban memiliki badan usaha, alamat kantor, dan penanggung jawab redaksi. Pada kesempatan yang sama, INMF menyerahkan dokumen bertajuk New Media Forum 2026 yang berisi daftar pelaku media baru. “Bakom merespons dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerja new media, misalnya tentang mekanisme cover both sides yang biasanya menjadi standar di media konvensional. INMF menjawab mereka memiliki metode yang disebut verifikasi,” kata Kurnia.

Sehari setelah pertemuan itu, tepatnya Rabu, 6 Mei, Bakom menggelar konferensi pers mingguan terkait Program Hasil Terbaik Cepat. Dalam agenda tersebut, sejumlah media baru hadir berdampingan dengan media konvensional. Kurnia menjelaskan bahwa Bakom memandang media baru sebagai mitra komunikasi, dalam arti pemerintah membutuhkan saluran untuk menyampaikan informasi kepada publik, sementara media membutuhkan akses informasi dan berita. “Bakom menganggap new media sebagai mitra komunikasi sebagaimana halnya media konvensional. Mitra dalam pengertian media membutuhkan berita dan pemerintah perlu menyampaikan informasi ke masyarakat,” ucapnya.

Dalam konferensi pers itu, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari sempat menyinggung masih adanya sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan antara media baru, Dewan Pers, dan media konvensional. “Namun pandangan Bakom, new media perlu dijangkau agar dapat meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas,” ujar Kurnia. Ia menambahkan, “Penyebutan nama-nama new media dalam konferensi pers tersebut didasarkan pada dokumen yang diberikan oleh INMF kepada Bakom dalam pertemuan 5 Mei 2026 tersebut di atas.”

Kurnia menilai lanskap media saat ini telah berubah drastis dibandingkan dua hingga tiga dekade lalu. Menurutnya, kini setidaknya terdapat empat jenis media, yaitu media konvensional, media baru, media sosial, dan media DFK akronim dari Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian. “Yang menjadi musuh kita bersama adalah media DFK,” tegasnya.

Kurnia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kontrak maupun kerja sama yang mengikat antara Bakom dengan INMF maupun media yang tercantum dalam dokumen tersebut. “Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apa pun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF. Istilah mitra sudah dijelaskan pada kronologi poin 2,” ucapnya.

Ia memastikan bahwa Bakom menghormati independensi media, baik media konvensional maupun media baru. Pertemuan yang dilakukan, kata dia, semata-mata untuk membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik. “Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah. Bakom memandang new media sebagai bagian penting dari ekosistem informasi publik yang tetap memiliki independensi masing-masing. Bakom terbuka terhadap kritik, koreksi, dan mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat,” pungkasnya.