Negara Teluk Sepakat Tolak Pungutan Tarif di Selat Hormuz, Iran Dinilai Langgar Hukum

Para pemimpin negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) kompak angkat suara. Mereka menolak keras segala bentuk pungutan tarif terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Navigasi yang aman dan bebas di jalur perairan strategis itu, kata mereka, harus dijaga.

Belakangan ini, pelayaran di Selat Hormuz memang kacau balau. Semuanya bermula sejak perang pecah antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada 28 Februari lalu. Situasi di sana langsung memanas.

Teheran, di sisi lain, justru memperketat cengkeramannya. Mereka memerintahkan kapal-kapal untuk membayar di muka entah itu pakai mata uang kripto atau yuan China langsung ke Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Langkah ini sontak mengguncang pasar energi global. Banyak yang khawatir bakal terjadi kerusakan ekonomi yang berkepanjangan. Wajar saja, karena Selat Hormuz biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Jalur air ini memang jadi salah satu titik sengketa paling panas antara Iran dan AS. Untuk merespons ulah Teheran, militer Washington pun tak tinggal diam. Mereka memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Namun begitu, Iran bukannya mundur. Mereka malah semakin nekat.

Menurut laporan Anadolu Agency, Rabu (29/4/2026), dalam sebuah pertemuan konsultatif di Jeddah, Arab Saudi, para pemimpin GCC dengan tegas menyatakan penolakan mereka. Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, menyampaikan bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran adalah tindakan ilegal. Tidak ada kompromi soal itu.

Lebih lanjut, Albudaiwi mengungkapkan bahwa para pemimpin Teluk sudah memerintahkan langkah cepat. Mereka akan membangun jalur pipa minyak dan gas bersama. Selain itu, sistem peringatan dini untuk menangkal rudal balistik di kawasan juga akan segera disiapkan. Semua ini dilakukan agar ketergantungan pada Selat Hormuz perlahan bisa dikurangi.