Sekitar 250 Pengungsi Rohingya dan Warga Bangladesh Hilang di Laut Andaman

Laut Andaman kembali menunjukkan keganasannya. Sebuah perahu penangkap ikan yang sarat dengan manusia, dikabarkan terbalik dan tenggelam. Sekitar 250 orang pria, perempuan, dan anak-anak dilaporkan hilang dalam musibah itu. Mereka adalah pengungsi Rohingya dan warga Bangladesh yang berusaha mencari kehidupan baru.

Menurut laporan, kapal yang kelebihan muatan itu berangkat dari Teknaf, Bangladesh selatan, dengan tujuan Malaysia. Namun, perjalanan mereka terhenti oleh angin kencang dan gelombang tinggi yang menghantam tubuh kapal yang sudah rapuh. Kombinasi faktor alam dan muatan berlebih itu akhirnya berakibat fatal.

Badan pengungsi dan migrasi PBB langsung merespons. Dalam sebuah pernyataan bersama, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Organisasi Internasional untuk Migrasi menyuarakan keprihatinan mendalam.

"Tragedi ini menyoroti besarnya biaya kemanusiaan akibat pengungsian berkepanjangan serta terus tidak adanya solusi jangka panjang bagi Rohingya," bunyi pernyataan mereka.

Ini bukan cerita baru. Sudah bertahun-tahun, komunitas Rohingya yang teraniaya mempertaruhkan nyawa di lautan. Dengan menumpang perahu kayu yang tak layak, mereka mencoba mencapai Malaysia, Indonesia, atau Thailand. Dorongannya selalu sama: melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar atau kehidupan yang sulit di kamp-kamp pengungsi Bangladesh yang sesak.

Di sisi lain, badan-badan PBB itu mendesak komunitas global. Mereka menyerukan peningkatan dana untuk bantuan penyelamatan jiwa di Bangladesh, sekaligus dukungan bagi masyarakat setempat yang menampung pengungsi. Tanpa itu, tragedi serupa diprediksi akan terus berulang.

Akar masalahnya, tentu saja, bermula dari Myanmar. Kita masih ingat operasi militer tahun 2017 yang begitu kejam. Saat itu, setidaknya 730.000 orang Rohingya dipaksa kabur ke Bangladesh. Kesaksian mereka tentang pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran desa memilukan. Bahkan, misi pencari fakta PBB menyimpulkan operasi itu mengandung "tindakan genosida".

Namun begitu, pemerintah Myanmar yang mayoritas Buddha selalu membantah. Mereka anggap laporan PBB itu tidak objektif dan tidak bisa diandalkan. Bantahan yang terus mengabaikan derita panjang sebuah minoritas yang terpaksa mengarungi lautan, dengan harapan yang seringkali berakhir di dasar samudra.