Sekjen D-8: Pakistan, Turki, dan Mesir Jadi Penengah Krusial Antara Iran dan AS

Istanbul – Sekretaris Jenderal D-8, Duta Besar Sohail Mahmood, mengungkapkan kepada Anadolu bahwa beberapa negara anggota organisasi itu punya peran krusial dalam upaya meredakan ketegangan antara Iran dan AS. Menurutnya, Pakistan, Turki, dan Mesir telah aktif jadi penengah untuk mencegah perang itu makin meluas.

“Mereka mendukung gencatan senjata,” ujar Mahmood. Tak hanya itu, mereka juga mendorong solusi diplomatik yang bisa bertahan lama.

Dalam pernyataan tertulisnya, dia menegaskan semua pihak memikul tanggung jawab sejarah dalam pembicaraan gencatan senjata yang direncanakan di Pakistan itu. Mahmood merasa, diplomasi diam-diam selama beberapa pekan terakhir telah membuka peluang penting. “Ini kesempatan untuk mundur dari ambang kehancuran,” katanya.

Dia pun berharap pembicaraan di Islamabad nanti bisa produktif dan membuahkan perdamaian yang stabil. Tapi dia juga mengingatkan, risiko situasi ini masih sangat besar. Pasar energi global, misalnya, bisa terguncang kalau pasokan minyak dari Teluk Persia jadi tidak stabil. Ekonomi banyak negara yang bergantung di sana pasti ikut terpukul.

Namun begitu, peluang untuk sebuah terobosan tetap ada. Mahmood menyatakan harapannya agar semua pihak bertindak serius dan penuh tanggung jawab. “Supaya negosiasi ini berhasil,” imbuhnya.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 sendiri berdiri sejak 1997. Anggota awalnya delapan negara berkembang: Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Baru-baru ini, Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota kesembilan pada Desember 2024.

Indonesia akan memegang keketuaan D-8 untuk periode 2026–2027. Tema yang diusung adalah “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.” Ada lima prioritas yang dicanangkan: memperkuat perdagangan, mengembangkan ekonomi halal, mendorong ekonomi hijau dan biru, meningkatkan konektivitas dan ekonomi digital, serta mereformasi organisasi.

Meski KTT D-8 yang rencananya digelar April ini ditunda, Kementerian Luar Negeri RI memastikan agenda keketuaan Indonesia tetap berjalan. Vahd Nabyl A. Mulachela, juru bicara Kemlu, menegaskan bahwa Indonesia sedang mencermati kondisi global untuk menentukan waktu yang lebih tepat.

“Prioritas-prioritas kita masih akan dilanjutkan. Tak ada pembatalan, tetapi kita hanya mencari waktu yang lebih tepat,” kata Mulachela pada Rabu (8/4).

Koordinasi, menurutnya, terus dilakukan dengan Sekretariat Jenderal D-8 dan seluruh negara anggota lainnya.