Anggota DPR Peringatkan Sistem Pangan RI Tak Siap Hadapi Guncangan Global

Di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia, terutama konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan AS, ada peringatan keras yang dilontarkan Johan Rosihan. Anggota Komisi IV DPR RI ini menilai, cara pemerintah mengelola pangan masih terlalu "biasa-biasa saja". Padahal, dampak konflik global itu sudah merembet ke mana-mana: energi, harga pupuk, dan rantai pasokan makanan ikut terpengaruh.

"Dunia sedang tidak normal, tapi cara kita mengelola pangan masih terasa normal. Ini berbahaya,"

tegas Johan dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Pernyataannya itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, yang menghadirkan sejumlah pihak seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga Perum Bulog.

Bagi Johan, mengukur ketahanan pangan cuma dari stok yang ada saat ini jelas keliru. Meski pemerintah kerap menyebut ada surplus dan ketersediaan beras yang aman, itu belum cukup. Ancaman sebenarnya justru mengintai dari kemampuan sistem kita menghadapi guncangan global yang bisa datang tiba-tiba.

"Masalah kita bukan sekadar stok hari ini, tapi ketahanan sistem ke depan," ujarnya.

Menurutnya, gangguan pada energi, pupuk, dan logistik di tingkat internasional akan langsung terasa dampaknya di dalam negeri. Harga pangan bisa melonjak tak terkendali.

Indonesia, dalam pandangannya, sedang menghadapi risiko skenario krisis yang kompleks. Bayangkan saja: konflik global, biaya energi dan pupuk yang melambung, ditambah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim seperti El Nino. Ketiganya bisa datang bersamaan.

"Kalau tiga tekanan ini terjadi bersamaan, maka dalam beberapa bulan ke depan kita berpotensi menghadapi kenaikan harga pangan yang signifikan. Negara harus bergerak lebih cepat sebelum itu terjadi," katanya memberi peringatan.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Johan menyodorkan tiga langkah strategis yang ia anggap mendesak. Pertama, membentuk semacam komando krisis pangan nasional. Komando ini harus terintegrasi lintas sektor dan bisa bekerja real-time untuk memantau serta merespons dinamika harga, stok, dan distribusi.

Kedua, fokus pada pengamanan sektor hulu. Ketersediaan pupuk dan input produksi lain harus benar-benar dijaga. Tujuannya jelas: memastikan produksi pangan kita tetap berjalan meski biaya produksi terdorong naik oleh tekanan global.

Langkah ketiga adalah memperkuat cadangan pangan. Jangan cuma beras. Komoditas strategis lain seperti jagung, kedelai, dan sumber protein hewani juga harus diperhatikan, mengingat ketergantungan impor kita yang masih tinggi untuk barang-barang tersebut.

Di sisi lain, Johan menyoroti satu hal yang sering terlewat: gejolak harga di lapangan. Bagi dia, ini adalah indikator nyata bahwa persoalan pangan bukan cuma soal ketersediaan di gudang.

"Stok boleh aman di atas kertas, tapi kalau harga di lapangan masih bergejolak, artinya sistem kita belum sepenuhnya siap," ujarnya.

Ia menegaskan, pendekatan pemerintah harus berubah dari reaktif menjadi antisipatif. Krisis pangan zaman sekarang, menurutnya, tidak lagi dimulai dari sawah. Titik mulanya justru dari dinamika global yang merusak rantai pasok.

"Jangan tunggu harga naik baru bertindak. Kalau negara terlambat, rakyat yang akan lebih dulu merasakan dampaknya," kata Johan.

Ia menutup dengan penekanan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Menjaganya memerlukan kebijakan yang cepat, terpadu, dan didasari oleh pembacaan risiko global yang akurat. Bukan sekadar respons biasa di saat yang tidak biasa.