Analis OJK Soroti Biaya Perang Global dan Dampak Fiskal ke Indonesia

Senin, 6 April 2026 – Perang yang terjadi sekarang ini memang rumit. Sangat rumit. Jalannya tak lagi bisa ditebak dengan pola-pola lama, karena dipengaruhi oleh begitu banyak faktor yang saling bertautan. Ada perubahan geopolitik, munculnya aktor-aktor baru dengan kepentingannya sendiri, dan campur tangan kekuatan internasional. Semua ini membuat konflik jadi terbuka, dinamis, dan nyaris mustahil dikendalikan dengan cara-cara konvensional.

Intinya, kita tak bisa lagi melihat perang sekadar sebagai bentrokan militer belaka. Ini adalah arena strategis yang mempertaruhkan segalanya: militer, ekonomi, politik, hingga aspek sosial. Karena itu, pertanyaan tentang kapan perang akan berakhir dan siapa pemenangnya, semakin sulit dijawab.

Menurut Candra Fajri Ananda, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK, keunggulan persenjataan memang penting, tapi bukan penentu tunggal.

“Aspek fiskal dan kapasitas pembiayaan negara menjadi determinan utama dalam menopang operasi militer jangka panjang,” ujarnya.

Kekuatan ekonomi, dalam hal ini, adalah fondasi. Ia tak cuma menopang operasi militer, tapi juga menjaga stabilitas dalam negeri di tengah konflik yang berkepanjangan. Lihat saja Amerika Serikat. Negeri adidaya itu memberikan gambaran nyata betapa mahalnya biaya perang modern.

Anggaran pertahanan AS melonjak drastis. Tahun 2025 lalu, angkarnya mencapai sekitar USD 962 miliar terbesar di dunia. Belum lagi komitmen untuk konflik seperti di Ukraina, yang totalnya menyentuh USD 188 miliar hingga akhir tahun yang sama. Dana sebesar itu mencakup banyak hal: bantuan militer, biaya operasional, logistik, hingga dukungan untuk industri pertahanan domestik.

Lalu, dari mana uangnya? Sumbernya ya dari pajak masyarakat dan utang publik. Implikasinya jelas: beban bunga utang membengkak, dan alokasi untuk sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur jadi terpangkas.

Tekanan terhadap perekonomian AS sendiri semakin nyata. Inflasi masih jadi tantangan, bertengger di angka 2,4% di awal 2026 dan berpotensi naik lagi karena gejolak harga energi global. Pasar tenaga kerja juga melemah. Lowongan pekerjaan menyusut, proses perekrutan melambat, dan tingkat pengangguran sempat menyentuh 4,6% di akhir 2025.

Jadi, dampaknya merembet ke mana-mana. Masyarakat biasa yang akhirnya menanggung beban ini, melalui berkurangnya peluang kerja dan meningkatnya ketidakpastian.

Di sisi lain, tingginya biaya perang menciptakan trade-off anggaran yang pelik. Dana yang mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan publik, teralihkan untuk kepentingan militer. Dalam jangka panjang, efisiensi ekonomi bisa turun karena investasi bergeser dari sektor produktif. Masyarakat pun menghadapi tekanan ganda: harga naik, lapangan kerja terbatas, dan layanan publik berpotensi menurun kualitasnya.

Dampaknya ternyata tak berhenti di negara-negara yang berperang langsung. Gelombangnya merambat ke negara lain, termasuk Indonesia, lewat mekanisme transmisi ekonomi internasional terutama di sektor energi dan perdagangan. Ketidakstabilan geopolitik mendongkrak harga komoditas strategis seperti minyak dan gas.

Bagi Indonesia, ini tekanan ganda. Biaya impor energi membengkak, dan risiko inflasi domestik mengintai. Apalagi harga minyak mentah dunia sudah tembus USD 100 per barel di tahun 2026. Ketergantungan kita pada impor membuat perubahan harga global langsung berdampak pada biaya energi nasional.

Harga BBM, misalnya, jadi variabel strategis yang pengaruhnya luas. Kenaikannya mendongkrak biaya transportasi dan biaya produksi di berbagai sektor. Tekanan terhadap APBN pun signifikan. Konon, setiap kenaikan harga minyak USD 1 per barel, menambah beban fiskal sekitar Rp 10,3 triliun lewat subsidi dan kompensasi energi.

Tahun 2026 ini, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 381,3 triliun untuk subsidi energi. Tapi jika harga minyak melonjak melampaui asumsi APBN, defisit anggaran bisa membesar.

Kebijakan subsidi selama ini memang efektif menjaga stabilitas harga jangka pendek. Namun, soal keberlanjutan fiskal dan ketepatan sasaran tetap jadi pekerjaan rumah. Perlu pendekatan yang lebih komprehensif. Subsidi harus lebih tajam sasarannya, khususnya untuk kelompok rentan. Efisiensi belanja negara juga harus ditingkatkan dengan realokasi anggaran ke sektor yang lebih produktif.

Diversifikasi sumber energi dan pengendalian konsumsi bisa jadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga global. Pengelolaan fiskal dan subsidi yang tepat bukan cuma untuk stabilitas jangka pendek, tapi juga untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

Lalu, bagaimana dengan inflasi di dalam negeri? Secara umum masih terkendali, meski trennya meningkat dan perlu diwaspadai. Data BPS mencatat inflasi tahunan 3,55% di Januari 2026, naik dari 2,92% di Desember 2025. Di Februari, angkanya sekitar 4,76%, didorong terutama oleh kenaikan harga bahan pangan.

Angka ini masih dalam kisaran relatif stabil dan mendekati target Bank Indonesia. Tapi kelancaran produksi dan distribusi kebutuhan pokok adalah kuncinya. Gangguan pada rantai pasok entah karena alam, logistik, atau distorsi pasar bisa dengan cepat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

Artinya, pengendalian inflasi tak cuma tugas bank sentral. Efektivitas sistem distribusi dan ketersediaan pasokan di pasar memegang peran sangat besar. Pengawasan distribusi barang dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan atau kartel menjadi semakin penting.

Di tengah gejolak ekonomi global yang mendorong harga energi naik dan subsidi membebani fiskal, mengendalikan inflasi jadi hal yang krusial. Inflasi yang stabil adalah fondasi kesejahteraan karena berpengaruh langsung pada daya beli.

Jika inflasi rendah dan stabil, kenaikan harga masih bisa diimbangi pertumbuhan pendapatan. Sebaliknya, tekanan inflasi yang meningkat akan menggerus nilai riil pendapatan. Masyarakat terpaksa mengalokasikan lebih banyak uang untuk kebutuhan dasar, sehingga konsumsi di sektor lain terpangkas.

Stabilitas inflasi juga menciptakan kepastian. Kepastian yang mendorong kepercayaan masyarakat untuk konsumsi, menabung, dan berinvestasi. Ini memperkuat permintaan agregat penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan memberi kepastian bagi dunia usaha.

Maka, diperlukan sinergi kuat. Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil harus bersatu padu. Bank sentral menjaga stabilitas likuiditas dan nilai tukar. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Di sisi lain, kapasitas produksi domestik dan efisiensi rantai distribusi harus dikuatkan untuk menekan tekanan harga dari sisi penawaran.

Dengan pendekatan terintegrasi, inflasi yang terkendali bisa menjadi instrumen strategis. Ia akan menjaga daya beli, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan mendukung keberlanjutan kesejahteraan masyarakat di tengar dinamika global yang tak pasti.