Pemprov Banten Terapkan WFH Jumat dengan Aplikasi Pengawasan Ketat

Setiap hari Jumat mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten bakal menjalani pola kerja baru: Work From Home. Tapi jangan bayangkan ini hari libur tambahan. Pemerintah justru menyiapkan sistem pengawasan ketat, berbasis aplikasi khusus, untuk memastikan produktivitas para pegawai tak melorot saat bekerja dari rumah.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan hal itu di Serang, Rabu lalu. Aplikasi yang sedang disiapkan itu dirancang punya fitur absensi langsung atau live. Bahkan, dilengkapi dengan berbagi lokasi.

“Kami akan siapkan aplikasi untuk memantau, serta alat ukur efektivitas. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami sarankan mendukung surat edaran ini,” tegas Andra.

Meski begitu, aturan WFH ini punya pengecualian. Para pejabat eselon I dan II tetap diwajibkan datang ke kantor. Bagi yang lain, pengawasan daring akan dilakukan secara ketat.

Di sisi lain, Kepala BKD Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, memberi detail lebih runyam. Lewat aplikasi itu, ASN wajib melaporkan semua aktivitas dan capaian kerja harian secara real-time. Jadi, bukan cuma absen lalu menghilang.

“Untuk absen live, tidak boleh berhenti dan harus share location. Meskipun ada potensi kecurangan, mereka tetap wajib melaporkan apa saja yang dilakukan selama jam kerja,” papar Ai Dewi.

Langkah ini jelas punya dua tujuan. Selain meminimalisir penyalahgunaan jam kerja, ini juga jadi parameter untuk menilai efektivitas kebijakan WFH itu sendiri. Ya, kebijakan yang konon salah satu motifnya adalah menghemat energi di kantor pemerintahan.

Nah, terkait efisiensi energi, Pemprov Banten punya rencana lain yang tak kalah menarik. Mereka akan mulai uji coba pembatasan kendaraan pribadi untuk ASN, dimulai dari Dinas ESDM pekan depan. Seluruh staf di sana diarahkan untuk naik transportasi umum.

Uji coba ini rencananya berjalan selama seminggu penuh.

“Kita coba selama satu minggu mulai Senin, lalu akan kita evaluasi. Harapannya, langkah ini mampu menekan konsumsi BBM di sektor pemerintahan dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam upaya penghematan energi nasional,” jelas Gubernur.

Jadi, selain diawasi ketat lewat aplikasi, sebagian ASN Banten juga harus mulai beradaptasi dengan naik angkutan umum. Sebuah paket kebijakan yang ingin menyentuh dua sisi sekaligus: produktivitas dan penghematan.