492 Dapur Gizi di Sumatera Ditutup Sementara Mulai 9 Maret 2026

Mulai 9 Maret 2026 mendatang, operasional 492 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera akan dihentikan sementara. Penyebabnya? Ratusan dapur itu ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Penutupan ini tak punya batas waktu yang pasti.

Harjito, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, bersikukuh soal kewajiban ini. Menurutnya, setiap SPPG yang sudah berjalan wajib mematuhi standar higiene dan sanitasi. Caranya ya dengan mendaftar dan diverifikasi SLHS-nya di dinas kesehatan daerah masing-masing.

"Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,"

ujar Harjito dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Dia menegaskan, aturan ini berlaku khusus untuk dapur yang telah beroperasi lebih dari sebulan namun belum mendaftar. Data 492 SPPG tadi sendiri dikumpulkan dari laporan Koordinator Regional yang turun langsung memantau lapangan di provinsi-provinsi se-Sumatera.

Di sisi lain, Harjito juga membuka pintu. Dia bilang, penutupan ini bukan akhir segalanya.

"Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,"

tegasnya.

Kalau dirinci, Sumatera Utara jadi penyumbang terbanyak dengan 252 dapur bermasalah. Disusul Lampung (77 dapur), Aceh (76), dan Sumatera Barat (69). Riau ada 9, Kepri 5, dan Bengkulu cuma 4. Kabar baiknya, tiga wilayah lain Jambi, Sumsel, dan Bangka Belitung dinyatakan bersih, tak ada satupun dapur yang belum mendaftar SLHS.

Kebijakan ini, bagi Harjito, adalah bagian dari upaya serius mengawasi kualitas program MBG. Program yang menyasar pemenuhan gizi, terutama untuk anak-anak sekolah ini, dinilai terlalu vital untuk diabaikan standarnya. Dia pun mengimbau para pengelola SPPG yang terdampak untuk buru-buru berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah.

"Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar," kata dia.

Harapannya sederhana: persyaratan segera dilengkapi agar layanan bisa kembali normal. Dengan begitu, manfaat program MBG tetap bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan.