Palembang, akhir Februari lalu, ruang rapat Mapolda Sumsel tak biasa. Di sana, Kapolda Irjen Sandi Nugroho dan Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto beserta timnya duduk bersama. Agenda utamanya satu: membahas gelombang kejahatan keuangan digital yang kian mengkhawatirkan. Modusnya makin canggih, korbannya pun kian banyak.
Menurut sejumlah saksi, pertemuan itu cukup intens. Mereka bahas banyak hal, mulai dari maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong yang merugikan, sampai yang paling mengerikan: penipuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Bayangkan, suara orang terdekat bisa direkayasa, wajah bisa dipalsukan. Teknologi yang seharusnya memudahkan, justru jadi senjata para penjahat.
Nah, untuk menjawab ancaman itu, OJK mengusulkan sebuah gerakan. Namanya "Gerakan Sumsel Berantas Scam". Ini bukan sekadar operasi, tapi lebih pada upaya masif. Edukasi publik akan digencarkan, transparansi ditingkatkan lewat konferensi pers bersama, dan tentu saja, penindakan hukum.
Kapolda Sandi Nugroho langsung menyambut baik. Dukungannya penuh.
"Kami menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh Gerakan Sumsel Berantas Scam. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas menjadi landasan kami dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Di sisi lain, ini sebenarnya bukan langkah berdiri sendiri. Upaya kolaboratif Polda dan OJK Sumsel ini selaras dengan kebijakan nasional yang ingin memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Tujuannya jelas: menjaga kepercayaan publik. Kalau masyarakat sudah tak percaya, repot jadinya.
Lalu, apa langkah konkretnya? Mereka sepakat, dua hal utama harus didorong. Pertama, literasi keuangan masyarakat harus ditingkatkan. Kedua, kapasitas penyidik di kepolisian juga perlu diperkuat. Soal ini, OJK siap turun tangan memberikan dukungan teknis, saksi ahli, dan materi edukasi.
Pandangan serupa datang dari Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya. Baginya, sinergi seperti ini adalah wujud nyata kehadiran negara.
"Kolaborasi Polda Sumsel dan OJK menjadi langkah strategis dalam menekan angka penipuan keuangan digital. Ini bukan hanya isu daerah, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional," ujar Nandang.
Jadi, harapannya ke depan dengan koordinasi yang diperketat ini, upaya pencegahan dan penindakan hukum bisa lebih efektif. Lebih terukur, dan yang paling penting, berdampak luas untuk melindungi masyarakat Sumsel dari jerat kejahatan yang makin digital ini.
Artikel Terkait
Pakistan Kirim Delegasi Tingkat Tinggi untuk Lanjutkan Mediasi Iran-AS
Pemerintah Permudah Bea Cukai Barang Bawaan Jemaah Haji Lewat PMK Terbaru
Arsenal Lolos ke Semifinal Liga Champions Meski Hanya Imbang Lawan Sporting
Arsenal Lolos ke Semifinal Liga Champions Usai Imbang Lawan Sporting Lisbon