Polri akhirnya angkat bicara soal demo yang membanjiri sejumlah daerah. Aksi massa ini dipicu oleh insiden penganiayaan oleh oknum Brimob, Bripda MS, yang menewaskan seorang siswa SMP di Tual, Maluku Tenggara. Dalam responsnya, institusi ini menyatakan diri terbuka untuk dikritik dan siap mengevaluasi diri.
Menurut sejumlah saksi, suasana demo terbilang panas. Namun begitu, pihak kepolisian berusaha memahami kemarahan warga.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu lalu.
"Kami paham betul perasaan kecewa dan marah masyarakat terkait insiden di Tual. Tapi, mari kita dudukkan masalah ini dengan kepala dingin," ujarnya.
Dia menegaskan komitmen Kapolri dan seluruh pimpinan di lapangan tegas. Setiap tindakan individu yang melanggar kode etik, apalagi sampai mencederai kepercayaan publik, akan ditindak tanpa kompromi. Itu janjinya.
Di sisi lain, Johnny mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum yang sedang berjalan terhadap MS. Sidang etik yang memutuskan pemberhentian tidak hormat bagi oknum tersebut disebutnya sebagai bukti nyata keseriusan Polri.
"Ayo, kita kawal bersama. Putusan sidang kode etik itu adalah bukti konkret komitmen kami. Kami menghormati penyampaian pendapat, itu hal yang wajar," katanya.
Baginya, kritik dan unjuk rasa justru merupakan mekanisme kontrol yang penting. Polri, sebagai institusi sipil yang terbuka, menerimanya.
Artikel Terkait
Rusia Luncurkan Sistem Digital Penuh untuk Tarik Mahasiswa Asing, Targetkan Gen Z Indonesia
Polda Metro Bekuk Pasangan Kekasih Pengelola Laboratorium Narkoba Jenis Etomidate di Townhouse Mewah Jakarta Barat
DPR Desak Tindak Tegas Jaringan Prostitusi Anak di Lokasari, Jakarta Barat
Evaluasi Kementerian PAN-RB: Fleksibilitas Kerja ASN Efisienkan Anggaran Rp2 Triliun Tanpa Turunkan Kualitas Layanan