Kejagung Geledah 16 Lokasi, Sita Mobil Mewah dalam Kasus Korupsi Ekspor Limbah Sawit Rp14 Triliun

Ruangan di Kompleks Kejagung itu ramai oleh wartawan ketika Kapuspenkum, Anang Supriatna, muncul untuk memberikan penjelasan. Operasi penggeledahan besar-besaran baru saja usai digelar tim penyidik. Sasaran mereka? Enam belas lokasi berbeda, tersebar di Medan, Sumatera Utara, dan Pekanbaru, Riau. Semua ini terkait penyelidikan kasus korupsi ekspor limbah kelapa sawit atau POME yang terjadi pada 2022.

“Penggeledahan berlangsung sejak 12 hingga 14 Februari lalu,” ujar Anang, Kamis (19/2/2025).

“Kurang lebih ada 11 lokasi di Medan dan 5 lokasi di Pekanbaru. Kami masuk ke rumah kediaman, kantor, juga tempat-tempat yang terafiliasi dengan para tersangka,” tambahnya, merinci lingkup operasi yang cukup luas itu.

Hasilnya, penyidik tak pulang dengan tangan kosong. Mereka menyita sejumlah barang bukti krusial. Mulai dari dokumen fisik, ponsel, komputer, hingga yang paling mencolok: enam unit mobil. Anang menyebutkan satu per satu: “Ada Toyota Alphard, Toyota Corolla Hybrid, satu Avanza beserta BPKB-nya, dan tiga unit roda empat lainnya.”

Dokumen yang diamankan pun beragam. Mulai dari sertifikat tanah, bukti transaksi keuangan, hingga arsip elektronik. Aset-aset ini, menurut Anang, seluruhnya atas nama perusahaan milik tersangka dan pihak-pihak yang berafiliasi. “Dari satu kantor saja, di dalamnya ada beberapa PT. Kami juga menemukan dokumen terkait kegiatan CPO di salah satu rumah yang digeledah,” ungkapnya.

Kini, barang bukti itu sedang dianalisis lebih lanjut. Tujuannya jelas: mengungkap lebih dalam tindak pidana yang diduga dilakukan para tersangka.

Modus Rumit di Balik Limbah Sawit

Kasus ini sendiri sudah menyeret sebelas orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya adalah penyelenggara negara, sisanya dari kalangan swasta. Menurut penjelasan Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, modusnya terbilang cerdik namun menyesatkan.

Intinya, ada rekayasa klasifikasi komoditas ekspor. Crude Palm Oil (CPO) berkadar asam tinggi yang seharusnya dikenai aturan ketat diklaim sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah. Caranya dengan menggunakan kode HS (Harmonized System) yang sebenarnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

“Tujuannya untuk menghindari pengendalian ekspor CPO,” kata Syarief dalam jumpa pers Selasa (10/2).

“Sehingga, komoditas yang hakikatnya CPO itu bisa diekspor seolah-olah bukan CPO. Alhasil, mereka terbebas atau setidaknya diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara.”

Ia melanjutkan, celah ini muncul karena acuan yang digunakan, yaitu peta hilirisasi industri sawit, belum berbentuk peraturan yang solid. Spesifikasi teknis di dalamnya pun tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional, tapi tetap dipakai oleh aparat di lapangan.

Di sisi lain, modus lain yang terungkap adalah upaya meloloskan ekspor CPO dengan klasifikasi tidak sesuai untuk memotong biaya keluar. Yang lebih parah, dalam perkara ini juga mengemuka dugaan suap dari pihak swasta kepada oknum penyelenggara negara.

Kerugian negaranya? Sungguh fantastis. Perkiraan sementara mencapai Rp 14 triliun. Angka finalnya masih dihitung tim Kejagung.

Berikut adalah kesebelas orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka:

1. LHB – Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan di Kementerian Perindustrian.
2. FJR – sebelumnya Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, kini Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, & NTT.
3. MZ – Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
4. ES – Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS.
5. ERW – Direktur PT BMM.
6. FLX – Direktur Utama sekaligus Head Commerce PT AP.
7. RND – Direktur PT TAJ.
8. TNY – Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
9. VNR – Direktur PT Surya Inti Primakarya.
10. RBN – Direktur PT CKK.
11. YSR – Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.