Menteri Luar Negeri Taiwan Tuding Aktivitas Militer China Sebagai Provokasi

MURIANETWORK.COM - Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, secara terbuka menuding China sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia yang luput dari pengawasan. Dalam pernyataannya yang dilansir Reuters, ia menegaskan kedaulatan Taiwan berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional, sambil mengkritik aktivitas militer Beijing di sekitar pulau tersebut. Pernyataan ini kembali memanaskan ketegangan di Selat Taiwan, sebuah wilayah yang menjadi titik fokus perselisihan kedaulatan dan ketegangan geopolitik global.

Klaim Kedaulatan dan Tudingan Provokasi

Inti dari pernyataan pejabat Taiwan itu adalah penolakan terhadap klaim kedaulatan China. Lin Chia-lung secara tegas menyatakan bahwa Taiwan, berdasarkan realitas objektif, tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat China. Posisi Taipei ini berhadapan langsung dengan narasi resmi Beijing yang menganggap pulau tersebut sebagai provinsi yang tak terpisahkan.

Lebih lanjut, Lin secara khusus menyoroti aktivitas militer China. Ia menggambarkan operasi militer Beijing di sekitar Taiwan yang hampir terjadi setiap hari, termasuk latihan perang skala besar pada Desember 2025, sebagai bentuk provokasi.

“China baru-baru ini terlibat dalam provokasi militer dalam wilayah kami dan berulang kali secara terbuka melanggar prinsip yang melarang penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan,” ujarnya.

Menurut analisisnya, tindakan-tindakan tersebut bertolak belakang dengan komitmen menjaga perdamaian yang sering diungkapkan oleh pemerintah China, dan justru mengungkap pola pikir hegemonik.

Dua Narasi yang Bertolak Belakang

Di sisi lain, China memiliki argumentasi sejarahnya sendiri. Pemerintah di Beijing berpendapat bahwa Taiwan telah dikembalikan ke China pasca Perang Dunia II pada 1945. Oleh karena itu, setiap upaya yang dianggap memisahkan Taiwan dilihat sebagai tantangan terhadap tatanan internasional pascaperang dan kedaulatan China. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, sebelumnya telah memperingatkan adanya upaya-upaya pemisahan tersebut dari pihak luar.

Taiwan dengan tegas membantah narasi ini. Pemerintah di Taipei berargumen bahwa kedaulatan atas pulau itu diserahkan kepada Republik China, entitas yang berbeda dengan Republik Rakyat China yang berkuasa di daratan. Mereka menegaskan bahwa masa depan Taiwan harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, sebuah prinsip yang menjadi fondasi kebijakan mereka.

Lebih dari Sekadar Sengketa Lintas Selat

Pertukaran pernyataan yang saling bertentangan ini bukanlah hal baru, namun tetap berpotensi memicu eskalasi. Isu Taiwan telah lama melampaui batas sengketa bilateral, menjelma menjadi titik panas geopolitik yang sensitif. Posisinya yang strategis di jalur pelayaran global membuat ketegangan di Selat Taiwan menjadi perhatian banyak negara, dengan implikasi yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan regional bahkan internasional. Situasi ini menuntut kehati-hatian dan diplomasi yang intens dari semua pihak yang terlibat.