Kemensos dan BPS Gelar Verifikasi Lapangan untuk 106 Ribu Penerima BPJS PBI

Jakarta bakal jadi pusat sebuah operasi verifikasi besar-besaran. Kementerian Sosial (Kemensos) baru saja mengikat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengecek langsung kondisi 106.153 penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Mereka ini adalah peserta yang mengidap penyakit katastropik, dan namanya sempat hilang dari data. Tujuannya jelas: memastikan bantuan tepat sasaran, hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kondisi ekonomi riil di lapangan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengonfirmasi rencana ini usai rapat di Kantor Kemensos, Selasa (10/2/2026).

“Kami menyampaikan rencana kami untuk melakukan ground check terhadap 106.000 orang tersebut, dan tadi kami menyepakati bahwa ground check akan dilakukan pada awal Maret, di minggu pertama dan minggu kedua Maret. Kemudian nanti ada libur Lebaran dan kira-kira akhir Maret ini akan selesai dilakukan," ujarnya.

Nah, yang menarik, meski verifikasi lapangan baru dimulai Maret, status kepesertaan mereka tak serta-merta mati. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa 106 ribu peserta tersebut sudah diaktifkan kembali secara otomatis untuk tiga bulan ke depan. Langkah darurat ini diambil agar layanan kesehatan bagi pasien penyakit berat seperti jantung, ginjal, atau kanker tidak terputus di tengah jalan.

“Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama tiga bulan ke depan. Selama tiga bulan ke depan, mulai Januari, Februari, nanti Maret. April insyaallah nanti sudah ada data terbaru ya,” jelas Gus Ipul.

Namun begitu, status permanen mereka nantinya masih dipertaruhkan. Semuanya bergantung pada hasil ground check yang akan dilakukan tim gabungan. Pengecekan di lapangan nanti tak main-main, mencakup puluhan variabel data kesejahteraan untuk memotret kondisi ekonomi responden dengan lebih akurat.

Operasi gabungan ini rencananya akan melibatkan banyak pihak. Mulai dari petugas BPS di daerah, mitra statistik setempat, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka tak hanya mengecek riwayat medis, tapi juga akan mendatangi rumah untuk melihat langsung kondisi sosial ekonominya.

Langkah proaktif Kemensos dan BPS ini sebenarnya adalah respons. Beberapa waktu lalu, sengketa data PBI JKN sempat jadi bahan pembahasan panas dengan DPR RI. Dengan verifikasi masif ini, diharapkan permasalahan data yang kerap jadi ganjalan itu bisa segera menemui titik terang. Hasilnya nanti, pada April mendatang, akan menentukan nasib bantuan kesehatan bagi ratusan ribu orang yang paling rentan ini.