Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyoroti kontribusi nyata Polri. Bukan cuma soal keamanan, tapi peran mereka dalam mendorong program Swasembada Pangan patut diapresiasi. Menurut Zulhas, jajaran kepolisian punya andil besar untuk memastikan harga-harga, terutama bahan pokok, tetap terkendali.
“Terima kasih jajaran kepolisian yang telah mendukung penuh, terutama kebijakan-kebijakan yang mendasar dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan,” ucap Zulhas.
Pernyataan itu dia sampaikan usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa lalu. Dia lantas membeberkan pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Intinya jelas: harga pangan harus dijaga, bahkan ditekan. Terutama saat menyambut momen-momen besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
“Bapak Presiden ini perintahnya, Pak Mentan, harganya enggak boleh naik Pak, harus turun, harus turun. Itu sungguh tidak mudah,” lanjutnya.
Nah, di sisi lain, peran Polri ternyata lebih luas lagi. Mereka turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Awalnya, program ini memang penuh tantangan. Membangun dapur-dapur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan perkara gampang.
“Makanan bergizi, yang di awal-awal itu sulit sekali, tidak mudah. Pak Dadan (Kepala BGN) waktu pertama ya sungguh sulit untuk membangun dapur,” tutur Zulhas mengenang.
Tapi di sinilah Polri turun tangan. Mereka membantu membangun SPPG di berbagai daerah. Hasilnya? Zulhas tak ragu memberi pujian. Dari pantauannya ke sejumlah wilayah, dapur-dapur yang dikelola Polri termasuk yang terbaik. Kinerjanya solid.
“Pak Kapolri jajarannya waktu itu mengambil alih. Mungkin sekarang sudah 500 lebih dapur, dan Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SPPG-nya Polri termasuk yang terbaik,” pungkasnya.
Rapat Pimpinan Polri 2026 ini sendiri merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo dalam rapim TNI-Polri sehari sebelumnya di Istana Negara.
Artikel Terkait
DKPP Pecat Tetap Ketua KPU Bogor Terbukti Terima Gratifikasi dan Upayakan Kemenangan Paslon
KPK Sita USD 50 Ribu di Pengadilan Depok Usai OTT Dugaan Suap Lahan
Jerman Pertanyakan Keamanan Cadangan Emas 1.236 Ton di AS di Bawah Pemerintahan Trump
BEI Beri Kebebasan Emiten Penuhi Aturan Free Float 15%