KPK Periksa Anggota Komisi V Terkait Kasus Korupsi Proyek Kereta

Kabar terbaru dari KPK: mantan anggota Komisi V DPR sekaligus Bupati Pati nonaktif, Sudewo, resmi masuk tahap penyidikan. Kasusnya berkaitan dengan proyek korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Tak cuma Sudewo, anggota Komisi V periode yang sama juga berpotongan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan hal itu di kompleks KPK, Selasa lalu. "Siapa pun akan kita minta keterangan kalau terkait perkaranya," ujarnya. Menurut Asep, setiap kesaksian punya peran krusial untuk menguatkan bukti. "Jadi saksi itu dipanggil, tentunya kita menginginkan informasi terkait penanganan perkara yang sedang kita tangani."

Fokus utama penyidik memang pada sosok yang disingkatnya SDW itu. "Kita akan menggali semuanya, tetapi tentunya difokuskan kepada saudara SDW. Soalnya yang saat ini sudah naik ke penyidikan ya dia," ungkap Asep. Artinya, semua keterangan akan dikerucutkan untuk membangun kasus terhadap mantan bupati tersebut.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Sudewo sebagai tersangka. Yang menarik, statusnya dalam kasus ini bukan sebagai Bupati Pati.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, "Pak SDW ini... dalam konteks sebagai anggota DPR RI Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan."

Posisinya di Komisi V waktu itu memberi kewenangan pengawasan, termasuk terhadap proyek-proyek di DJKA. Nah, di situlah masalahnya. Alih-alih mengawasi, justru ada indikasi kuat aliran dana mengarah padanya.

"Namun kemudian justru malah ada dugaan aliran uang dari proyek-proyek pembangunan di DJKA di sejumlah titik kepada Saudara SDW," papar Budi.

Dugaan itu bukan tanpa dasar. "Ini sudah terkonfirmasi dari sejumlah saksi yang kami panggil, termasuk fakta-fakta dalam persidangan terdakwa lain," tambahnya. Kumpulan bukti itulah yang akhirnya mendorong KPK menjerat Sudewo sebagai tersangka baru dalam kasus yang sudah berjalan ini.