Wakil Ketua MPR: Pasar Karbon Kunci Pembiayaan Transisi Energi Indonesia

MURIANETWORK.COM - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa penguatan pasar karbon nasional merupakan langkah strategis untuk mendanai transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum Indonesia Economic Summit 2026, menekankan bahwa instrumen ini dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang vital di luar APBN.

Pasar Karbon Sebagai Jembatan Pembiayaan

Eddy Soeparno melihat potensi pasar karbon Indonesia yang sangat besar. Dengan ekosistem yang kuat, pasar ini dinilainya mampu menarik investasi global untuk mendukung target penurunan emisi. Kebutuhan dana untuk transformasi energi dan industrialisasi hijau, menurutnya, terlalu besar jika hanya mengandalkan anggaran negara.

Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan inovatif yang dapat menjembatani antara pembangunan ekonomi dan komitmen iklim.

"Pasar karbon harus diposisikan sebagai instrumen pembiayaan yang andal, mengingat potensi Indonesia yang sangat besar untuk menghasilkan kredit karbon yang berkualitas. Dengan ekosistem yang kuat dan kredibel, pasar karbon dapat menarik aliran modal global untuk mendukung penurunan emisi karbon dan transisi energi nasional," jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Keunggulan dan Dukungan Regulasi Indonesia

Indonesia dinilai memiliki modal awal yang kuat untuk mengembangkan pasar karbon. Keunggulan komparatif itu, seperti diungkapkan Eddy, berasal dari kekayaan hutan dan mangrove, pengembangan teknologi CCS/CCUS, hingga proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi.

Dari sisi kebijakan, langkah pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kerangka Kebijakan Perdagangan Karbon mendapatkan apresiasi. Regulasi ini dianggap sebagai fondasi penting untuk membangun pasar yang kredibel.

"Indonesia membutuhkan mobilisasi modal berskala besar untuk transisi energi, industrialisasi hilir, dan pembangunan ekonomi hijau. Pasar karbon dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan komitmen penurunan emisi," ungkap Eddy.

Tantangan Implementasi dan Tata Kelola

Meski peluang terbuka lebar, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa tantangan nyata terletak pada implementasi. Kunci keberhasilannya adalah membangun tata kelola dan transparansi berstandar internasional. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pelaku pasar global agar mau berinvestasi dan bertransaksi dengan Indonesia dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, kerangka hukum yang sudah ada perlu dioperasionalkan dengan prinsip-prinsip yang diakui secara global.

"Regulasi sudah tersedia dan peluangnya besar. Tantangan kita sekarang adalah memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah internasional agar pasar karbon berfungsi sebagai instrumen ekonomi nasional," tuturnya.

Dalam gelaran Indonesia Economic Summit 2026 tersebut, turut hadir sejumlah tokoh kunci seperti Hashim Djojohadikusumo, Anindya Bakrie, dan Fatima Al Suwaidi dari Masdar, yang membahas berbagai aspek pembangunan ekonomi dan iklim.