Wakil Ketua MPR: Pasar Karbon Kunci Pembiayaan Transisi Energi Indonesia

Dari sisi kebijakan, langkah pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kerangka Kebijakan Perdagangan Karbon mendapatkan apresiasi. Regulasi ini dianggap sebagai fondasi penting untuk membangun pasar yang kredibel.

"Indonesia membutuhkan mobilisasi modal berskala besar untuk transisi energi, industrialisasi hilir, dan pembangunan ekonomi hijau. Pasar karbon dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan komitmen penurunan emisi," ungkap Eddy.

Tantangan Implementasi dan Tata Kelola

Meski peluang terbuka lebar, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa tantangan nyata terletak pada implementasi. Kunci keberhasilannya adalah membangun tata kelola dan transparansi berstandar internasional. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pelaku pasar global agar mau berinvestasi dan bertransaksi dengan Indonesia dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, kerangka hukum yang sudah ada perlu dioperasionalkan dengan prinsip-prinsip yang diakui secara global.

"Regulasi sudah tersedia dan peluangnya besar. Tantangan kita sekarang adalah memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah internasional agar pasar karbon berfungsi sebagai instrumen ekonomi nasional," tuturnya.

Dalam gelaran Indonesia Economic Summit 2026 tersebut, turut hadir sejumlah tokoh kunci seperti Hashim Djojohadikusumo, Anindya Bakrie, dan Fatima Al Suwaidi dari Masdar, yang membahas berbagai aspek pembangunan ekonomi dan iklim.