Kepatuhan LHKPN 2025 Baru Capai Sepertiga, KPK: Transparansi Masih Jauh dari Target

Imbauan ini berlaku luas. Mulai dari pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, kepala daerah, hingga direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Budi melihat kepatuhan ini sebagai cerminan komitmen. Bukan cuma komitmen pribadi pejabat, tapi juga lembaganya. Ini adalah langkah fundamental dalam membangun integritas dan, yang tak kalah penting, mencegah korupsi sedari awal.

Jadi, laporan ini sebenarnya lebih dari sekadar angka di atas kertas. Ia adalah sinyal awal kesehatan tata kelola negara.