Dukungan Agum Gumelar Perkuat Sikap Polri: Tetap Langsung di Bawah Presiden

Di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Nasional VI PP Polri di Jakarta, Kamis kemarin, suasana terlihat cukup hangat. Komjen Dedi Prasetyo, sang Wakapolri, tampak berbincang akrab dengan Agum Gumelar, tokoh senior yang hadir sebagai tamu undangan. Dari percakapan itulah, muncul sebuah pernyataan dukungan yang cukup berarti bagi institusi Korps Brimob.

Menurut Dedi, Agum Gumelar yang juga Ketua Umum Pepabri itu secara tegas mendukung agar Polri tetap berkedudukan langsung di bawah Presiden. “Kami juga menghaturkan rasa terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pepabri atau Pak Agum Gumelar,” ujar Dedi.

Ia lalu menirukan perkataan Agum. “Tadi Pak Agum, beliau sudah menyampaikan kepada kami, 'Tolong sampaikan kepada Pak Kapolri, sampai kapan pun Pepabri juga mendukung kedudukan Polri di bawah Presiden.'”

Bagi Dedi, dukungan dari seorang tokoh seperti Agum bukan sekadar ucapan. Ini dianggapnya sebagai energi dan semangat baru. “Ini merupakan dukungan dan semangat bagi kami, seluruh anggota Polri di manapun bertugas,” sambungnya.

Namun begitu, dukungan ini bukanlah hal yang datang tiba-tiba. Ia sejalan dengan sikap tegas yang sudah berulang kali disuarakan pimpinan Polri sendiri. Usai membacakan sambutan Kapolri, Dedi kembali menegaskan hal itu.

“Kami izin menyampaikan yang pertama, sesuai dengan komitmen dan arah kebijakan arah Bapak Kapolri,” tegas Dedi. Ia mengutip pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam suatu Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR beberapa waktu lalu. Intinya, secara konstitusional, yuridis, sosiologis, maupun filosofis, posisi Polri haruslah tetap di bawah Presiden.

Penolakan terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian khusus itu sendiri sudah jelas disampaikan Kapolri Sigit. Pernyataan itu ia sampaikan di Senayan, Senin (26/1), di akhir Rapat Kerja dengan Komisi III DPR.

“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Sigit kala itu.

Alasannya? Sigit berpendapat posisi saat ini adalah yang paling ideal. Menurutnya, dengan tetap langsung di bawah komando Presiden, Polri bisa menjadi alat negara yang lincah dan efektif dalam melayani masyarakat. Sebaliknya, penempatan di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi dan bahkan Presiden sendiri.

Ada satu istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan kekhawatirannya: ‘matahari kembar’. “Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian… Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” papar Sigit.

Jadi, dukungan dari luar seperti dari Pepabri itu seperti mengukuhkan kembali posisi yang sudah dipertahankan mati-matian dari dalam. Sebuah penegasan bahwa perdebatan tentang posisi Polri, setidaknya bagi mereka, sudah menemukan titik terangnya.