Pemprov DKI dan Lemhannas Sepakati Kerja Sama Cetak ASN Berkarakter Negarawan

Di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/1) lalu, sebuah nota kesepahaman ditandatangani. Kerja sama ini melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan Lemhannas RI, dengan satu tujuan utama: membangun kepemimpinan ASN yang lebih tangguh. Kolaborasi ini dirancang untuk lebih sistematis dan berkelanjutan ke depannya.

Gubernur DKI, Pramono Anung, menekankan betapa pentingnya langkah ini. Baginya, posisi Jakarta sebagai ibu kota negara bukan sekadar status, melainkan beban tanggung jawab yang besar.

“Bagi pemerintah DKI Jakarta, kerja sama ini sangat berarti. Jakarta sebagai ibu kota, persoalan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting,”

ujar Pramono. Ia berharap kolaborasi ini bisa melahirkan pemimpin birokrasi berkarakter negarawan. Pemimpin yang tak cuma paham seluk-beluk lokal, tapi juga punya wawasan global dan kemampuan mengambil keputusan yang jitu.

“Dengan kolaborasi yang baik, pemerintahan akan berjalan lebih tenang dan efektif, serta benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” imbuhnya lagi.

Di sisi lain, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan, membeberkan tiga pilar kerja sama. Pertama, tentu saja pendidikan kepemimpinan nasional. Selama ini, DKI memang rutin mengirimkan pejabatnya ke Lemhannas. Kedua, soal pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, mereka akan bersama-sama mengkaji hal-hal strategis, termasuk mengukur tingkat ketahanan nasional di wilayah ibu kota.

“Pertama, Lemhannas menjalankan fungsi pendidikan kepemimpinan nasional, dan DKI Jakarta menjadi salah satu mitra aktif. Kedua, pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, kajian strategis termasuk pengukuran ketahanan nasional di DKI Jakarta,”

jelas Ace.

Ruang lingkupnya pun tak hanya untuk ASN di lingkungan Pemprov. Rencananya, program ini akan diperluas hingga menjangkau anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka nantinya akan mendapat pembekalan serupa, tentang nilai kebangsaan dan wawasan global.

Intinya, ini adalah upaya untuk memperkuat fondasi birokrasi. Di tengah kompleksnya persoalan ibu kota, memiliki aparatur yang berpikir strategis dan berkarakter dianggap bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan.