Di kompleks parlemen Senayan, Jumat (23/1) lalu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto duduk bersama Ketua DPD Sultan Najamudin. Pertemuan itu tak cuma sekadar sapa-sapa. Mereka membincangkan persoalan pelik yang sudah lama mengganjal: nasib desa yang lokasinya berada tepat di tengah kawasan hutan.
Yandri mengaku baru saja menghadiri rapat perdana Pansus Reforma Agraria. Isu utamanya? Ribuan desa yang terletak di dalam hutan.
"Kami mohon dukungan dari DPD RI," ujar Yandri usai pertemuan.
Masalahnya, menurutnya, tidak sederhana. Ada desa yang sepenuhnya berada di area hutan. Kondisi ini, mau tak mau, memicu berbagai persoalan. Mulai dari hambatan pembangunan hingga yang paling runyam: kriminalisasi warga.
"Ini tentu problemnya banyak, akibatnya banyak," tegasnya.
Solusinya harus segera ditemukan. Tujuannya agar desa-desa itu bisa berkembang, kebutuhan dasar warganya terpenuhi, dan kasus-kasus kriminalisasi bisa dihentikan.
Artikel Terkait
Oknum Anggota DPRD Kota Serang Dilaporkan Lakukan Pelecehan Seksual di Pandeglang
Enam Tewas dalam Kebakaran Bus di Swiss, Polisi Duga Aksi Sengaja
Pemerintah Siapkan Skenario Kontingensi BBM dan Elpiji Antisipasi Ketegangan Iran-AS
Heeseung Tinggalkan ENHYPEN, Grup Lanjutkan Aktivitas dengan Enam Anggota