Menteri Desa dan DPD Bahas Nasib Ribuan Desa di Tengah Hutan

Di kompleks parlemen Senayan, Jumat (23/1) lalu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto duduk bersama Ketua DPD Sultan Najamudin. Pertemuan itu tak cuma sekadar sapa-sapa. Mereka membincangkan persoalan pelik yang sudah lama mengganjal: nasib desa yang lokasinya berada tepat di tengah kawasan hutan.

Yandri mengaku baru saja menghadiri rapat perdana Pansus Reforma Agraria. Isu utamanya? Ribuan desa yang terletak di dalam hutan.

"Kami mohon dukungan dari DPD RI," ujar Yandri usai pertemuan.

Masalahnya, menurutnya, tidak sederhana. Ada desa yang sepenuhnya berada di area hutan. Kondisi ini, mau tak mau, memicu berbagai persoalan. Mulai dari hambatan pembangunan hingga yang paling runyam: kriminalisasi warga.

"Ini tentu problemnya banyak, akibatnya banyak," tegasnya.

Solusinya harus segera ditemukan. Tujuannya agar desa-desa itu bisa berkembang, kebutuhan dasar warganya terpenuhi, dan kasus-kasus kriminalisasi bisa dihentikan.

Di sisi lain, Sultan Najamudin membawa pembicaraan ke arah yang lebih luas. Ia menyebut pertemuan itu juga membahas green democracy dan ekonomi hijau. DPD yang dipimpinnya, katanya, sedang mengusung konsep itu.

"Kita mulai turunkan di green parliament, green legislation, dan green economy, termasuk green education," papar Sultan.

Namun begitu, potensi ekonomi desa yang besar itu berhadapan dengan tantangan lingkungan. Dari situlah kemudian muncul ide tentang 'green village' atau desa hijau.

"Green village ini adalah program yang akan kita beri judul kolaborasi antara Kementerian Desa dengan DPD," jelasnya.

Logikanya sederhana. Basis DPD adalah daerah, jadi pasti nyambung. Yang ingin dilakukan adalah memanfaatkan potensi ekonomi di tingkat desa, bahkan sampai ke skala global. Tapi sekaligus juga menjaga keseimbangan.

"Di sisi lain kita juga harus berkontribusi... untuk memastikan bahwa ekosistem dan ekologi lingkungan kita tetap terjaga dengan baik," tambah Sultan menutup pembicaraan.