Vietnam Naikkan Batas Kemiskinan, Warga Kota Harus Penghasilan di Atas Rp 1,8 Juta per Bulan

Pemerintah Vietnam baru saja merilis standar kemiskinan untuk lima tahun ke depan. Mulai 2026 hingga 2030, batas untuk dikategorikan miskin pun bergeser. Kalau dulu angka yang dipakai lebih rendah, kini siapa pun yang berpenghasilan di bawah 2,8 juta VND per bulan sekitar Rp 1,8 juta akan masuk dalam golongan tersebut.

Kebijakan ini tertuang dalam Dekrit No. 351/2025/ND-CP yang dikeluarkan akhir tahun lalu. Sejumlah media lokal, seperti Nhan Dan, sudah memberitakannya sejak Selasa lalu. Intinya, dekrit ini mengatur standar kemiskinan multidimensi nasional untuk periode yang cukup panjang.

Namun begitu, jangan buru-buru. Ada masa transisi yang diberikan. Standar lama periode 2022-2025 masih akan dipakai sampai akhir 2026 nanti. Barulah di awal 2027, aturan yang baru ini resmi diterapkan.

Nah, yang menarik, cara mengukurnya nanti akan dibedakan berdasarkan tempat tinggal. Pemerintah memisahkan kriteria untuk wilayah pedesaan dan perkotaan. Alasannya jelas, biaya hidup dan dinamika ekonominya kan berbeda.

Di desa, batas kemiskinannya ditetapkan pada 2,2 juta VND per kapita per bulan. Kira-kira setara dengan Rp 1,4 juta.

Sementara di kota, angkanya lebih tinggi: 2,8 juta VND, atau sekitar Rp 1,8 juta. Siapa yang penghasilan bulannya di bawah itu, akan tercatat sebagai penduduk miskin.

Kalau dibandingin dengan standar sebelumnya, kenaikannya cukup signifikan. Untuk periode 2022-2025, batas miskin di pedesaan cuma 1,5 juta VND (Rp 968 ribu). Di perkotaan, 2 juta VND (Rp 1,2 juta). Kini, angkanya melonjak. Ini sekaligus menunjukkan adanya penyesuaian terhadap realitas ekonomi yang berubah.

Di sisi lain, dekrit terbaru ini tidak cuma melihat dari uang semata. Pemerintah juga memasukkan kriteria multidimensi untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin dan hampir miskin. Mereka akan menilai akses rumah tangga terhadap layanan sosial dasar. Jadi, ukurannya jadi lebih kompleks dan mudah-mudahan lebih menyentuh akar persoalan.