Kepala Staf Kepresidenan Akui Pemikiran Strategis Mahasiswa dan Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menerima langsung kritik dan gagasan dari mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, yang menyoroti kondisi ekonomi, visi Indonesia Emas 2045, hingga evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan yang berlangsung di kampus tersebut, Dudung mengakui bahwa pemikiran yang disampaikan para mahasiswa berada pada level strategis dan sangat intelektual. Ia menilai mereka tidak sekadar mengkritisi gejala permukaan, melainkan mampu membedah akar persoalan, mulai dari tata kelola agraria, krisis ekologi global, hingga ketepatan sasaran kebijakan makro pemerintah.

Aldian Adam Faris, mahasiswa Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan, menjadi pembuka diskusi dengan menyoroti pentingnya diversifikasi pangan berbasis karakteristik lokal dan komunitas adat, seperti yang ada di Papua. Kritiknya menyentuh fenomena global di mana bumi tidak lagi sekadar mengalami perubahan iklim, melainkan telah memasuki fase krisis iklim yang mengancam mutu tanah dan produktivitas lahan. Ia mempertanyakan secara tajam regulasi dan komitmen pemerintah dalam memimpin transformasi struktural dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis ekologi yang berkelanjutan melalui pendekatan agroforestri.

“Apakah saat ini pemerintah telah memiliki program-program yang mengarah pada transformasi tersebut, yaitu mengurangi ketergantungan pada pola ekonomi ekstraktif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, sehingga lingkungan tetap terjaga dan produktivitas pertanian juga dapat terus ditingkatkan?” tanya Aldian.

Menanggapi hal itu, Dudung menyatakan kesepakatan penuh terhadap argumen teoritis yang disampaikan. Ia memaparkan bahwa pemerintah terus menggeser orientasi pembangunan ke arah ekonomi restoratif. “Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” tegas Dudung. Secara teknis, ia menambahkan bahwa kementerian terkait tengah mengeksekusi program adaptasi iklim yang berfokus pada manajemen air, pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi massal, dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian jangka panjang.

Sementara itu, mahasiswa kedua, Naufal Syahfahlevie Samosir dari fakultas yang sama, menguji secara kritis reliabilitas visi swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Analisisnya menyoroti aspek fundamental yang kerap terlupakan, yaitu durasi regenerasi manusia. Ia menjelaskan bahwa mencetak seorang petani yang mandiri, adaptif, dan tangguh memerlukan investasi waktu yang panjang, berkisar antara 10 hingga 12 tahun. Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi pertanian akan sia-sia jika pemerintah tidak memiliki strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda dan memutus stigma negatif terhadap profesi petani. “Tanpa regenerasi petani yang kuat, cita-cita swasembada pangan yang berkelanjutan akan menghadapi tantangan yang besar di masa depan,” ujar Naufal.

Menjawab kerangka berpikir tersebut, Dudung terlebih dahulu meluruskan dikotomi konseptual yang berkembang di ruang publik. Ia membedakan antara swasembada pangan, yang berarti kemandirian total ragam pangan nasional agar tidak bergantung pada impor, dengan swasembada beras yang berfokus pada pemenuhan karbohidrat utama melalui intensifikasi benih unggul, mekanisasi, dan ekstensifikasi lahan di luar Jawa. Dudung juga mengklarifikasi bahwa besarnya cadangan beras di gudang Bulog bukanlah indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara. Terkait regenerasi, ia membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia berusia di atas 40 tahun dan menegaskan bahwa modernisasi teknologi menjadi kunci utama agar sektor agraria kembali menarik di mata generasi muda.

Dudung memuji keberanian dan ketajaman pengamatan para mahasiswa. Ia secara terbuka membeberkan informasi strategis bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung mengonfirmasi adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh anak-anak. “Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegasnya.

Pemerintah menetapkan tiga pilar dalam penataan ulang MBG ke depan, yaitu standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Mengakomodasi usulan mahasiswa, Dudung menegaskan bahwa pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan.