Tim penyidik KPK baru saja mengakhiri penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak Kemenkeu. Dari ruang-ruang kerja di dua direktorat, mereka membawa keluar sejumlah barang bukti. Mulai dari dokumen fisik, perangkat elektronik, hingga sejumlah uang tunai yang diduga punya kaitan dengan kasus korupsi.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penyitaan itu. Ia menjelaskan, barang-barang yang diamankan diduga erat kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang dibangun.
"Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini,"
Ungkap Budi kepada awak media, Selasa (13/1/2026) lalu.
Soal uang yang turut disita, Budi menyebutkan bahwa uang itu diduga berasal dari pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun begitu, KPK masih menutup rapat soal nominal pastinya. Rupanya, ini berkaitan dengan kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
"Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara,"
tambahnya.
Penggeledahan kali ini memang difokuskan di dua titik. Tim penyidik masuk ke ruang kerja staf di Direktorat Peraturan Perpajakan, lalu juga ke Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Mereka tampak sibuk memeriksa setiap sudut.
Ini bukan aksi pertama KPK dalam kasus ini. Sehari sebelumnya, Senin (12/1), mereka sudah lebih dulu mendatangi KPP Madya Jakarta Utara. Dari sana, penyidik juga menyita barang bukti elektronik dan bahkan valuta asing. Semua barang bukti itu konon terkait dengan pemeriksaan pajak terhadap sebuah perusahaan, PT Wanatiara Persada.
Langkah demi langkah ini menunjukkan penyelidikan yang makin mengerucut. KPK tampaknya sedang menyusun puzzle dari berbagai lokasi untuk mengungkap jaringan kasusnya.
Artikel Terkait
Kirab Pusaka Nusantara Perdana Digelar di Candi Borobudur
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Ibu Kota Provinsi, Waspadai Potensi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah
Politikus Dukung Operasi Sapu-sapu DKI, Minta Pengawasan Ketat untuk Cegah Kebocoran
JPPI Soroti Sistem Feodal dan Lemahnya Satgas PPKS sebagai Akar Pelecehan Seksual di Kampus