Bambang Soesatyo: Tahun 2026, Pemerintah Harus Lebih Cermat Tangkap Gelombang Kritik Publik

Menjaga suasana kondusif di tanah air harus jadi prioritas utama di tahun 2026 ini. Para pembantu presiden, dalam hal ini, dituntut untuk lebih jeli membaca gelombang persepsi publik. Bagaimana masyarakat menilai tata kelola pemerintahan, itulah yang perlu dicermati.

Fokus ini penting, apalagi belakangan beredar spekulasi soal rencana aksi besar-besaran menyuarakan aspirasi. Nah, dalam konteks kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat tentu bukan hal yang salah. Tapi di sinilah peran intelijen dan kepolisian dibutuhkan: memberi respons yang bijak. Tujuannya agar aksi damai itu tidak disusupi oleh kepentingan yang justru ingin mengobrak-abrik stabilitas. Kalau pun aksi itu benar terjadi nanti, harapannya semua berjalan tertib dan lancar.

Kesigapan aparat negara juga erat kaitannya dengan upaya menjaga wibawa pemerintah dan masyarakat, terutama figur Presiden Prabowo Subianto. Kita semua perlu belajar dari peristiwa Agustus 2025 lalu, ketika unjuk rasa besar berakhir ricuh dan anarkis di beberapa wilayah. Pengalaman itu jangan sampai terulang.

Spekulasi tentang gerakan massa itu bukannya tanpa alasan. Arus kritik terhadap pemerintah memang kian deras akhir-akhir ini. Banyak yang mempertanyakan penanganan dampak bencana ekologis di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Program makan bergizi gratis (MBG) yang tetap berjalan saat libur sekolah juga menuai tanda tanya. Tak ketinggalan, muatan dalam KUHP baru yang dipersoalkan sejumlah kelompok.

Belum lagi kejadian yang bikin publik terkejut beberapa hari terakhir. Sejumlah pegiat media sosial atau influencer khususnya yang vokal mengkritik pemerintah mengaku mendapat teror. Mulai dari serangan digital, ancaman, hingga pengrusakan aset pribadi. Bahkan ada yang rumahnya dilempar bom molotov.

Pelakunya masih gelap. Tapi aksi-aksi seperti ini jelas punya tujuan ganda: selain meneror para pengkritik, juga ingin menjatuhkan martabat pemerintah. Dengan menciptakan kesan seolah-olah dalangnya adalah oknum dari institusi negara.

Padahal, mustahil tindakan kekanak-kanakan seperti itu dilakukan oleh negara. Setiap institusi negara pasti paham risiko jika bersikap antikritik secara membabibuta.

Justru kemungkinan besar, pelakunya adalah oknum atau kelompok yang antipemerintahan Prabowo. Dengan cara-cara kotor itu, mereka ingin menebar kebencian publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan.

Adanya skenario menjatuhkan kredibilitas pemerintah ini harusnya membuat kita semua makin waspada. Akumulasi kritik mulai dari penanganan bencana, program MBG, KUHP, sampai teror ke influencer bisa jadi pemicu bagi sebagian kelompok untuk turun ke jalan.

Ruang untuk menyuarakan aspirasi harus tetap ada. Tapi agar semuanya berjalan baik, kepolisian dan intelijen perlu bertindak arif. Para menteri pun dituntut lebih peka membaca suasana hati publik, lalu menyampaikannya secara akurat kepada presiden.

Memasuki tahun 2026, kita masih menyandang banyak beban dari tahun sebelumnya. Salah satu yang paling strategis adalah rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Masalahnya memang kompleks, tidak bisa dipandang sebelah mata. Demonstrasi besar Agustus 2025 lalu adalah buktinya. Ada persoalan moral dan etika politik, seperti maraknya KKN yang memicu tuntutan perampasan aset koruptor. Dari sisi ekonomi, daya beli melemah dan pengangguran menggelembung. Sementara di bidang hukum, rasa keadilan masyarakat terus tercederai.

Belum lagi fakta bahwa beberapa institusi negara dianggap mengingkari tugas pokoknya. Akibatnya, penegakan hukum jadi timpang dan kualitas layanan publik merosot. Langkah Presiden membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri adalah salah satu upaya perbaikan.

Jadi, tantangan di tahun ini sudah jelas. Perekonomian nasional pun sedang tidak dalam kondisi prima. Daya beli lemah, banyak pabrik tutup, dan PHK di mana-mana. Rangkaian masalah berat ini hanya bisa dihadapi dengan kebijaksanaan dan tentu saja, dalam suasana negara yang tetap kondusif.

Bambang Soesatyo,
Anggota DPR RI; Eks Ketua MPR RI ke-15; Eks Ketua DPR RI ke-20; Ketua Komisi III DPR RI ke-7. Pengajar Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan).