Di tengah upaya pemulihan pascabencana, ada kabar baik untuk para korban. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pengurusan dokumen kependudukan yang hilang tidak akan dipungut biaya. Kebijakan ini langsung mengacu pada instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). Acara itu membahas Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatera jelang akhir tahun.
"Tentunya mohon disampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri," ujar Prasetyo.
"Dan atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan, berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen masyarakat, memang diminta untuk tidak dipungut biaya," lanjutnya.
Namun begitu, Prasetyo tidak menampik adanya potensi penyimpangan. Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi proses di lapangan secara ketat. Tujuannya jelas: mencegah oknum tak bertanggung jawab mencari keuntungan dari kesulitan warga.
Artikel Terkait
Sayap Pesawat Bekas Terbang 300 Meter Diterbangkan Puting Beliung, Hantam Atap Rumah Warga Bogor
Kapal Pinisi Tenggelam di Labuan Bajo, Seluruh ABK Ketiduran
Banjir Bandang di Spanyol Selatan Tewaskan Tiga Orang, Suasana Natal Berubah Kelam
Kemenkes Kerahkan Starlink dan Tim Medis Darurat untuk Tangani Krisis Kesehatan di Sumatera