Bank Jateng Jadi Bapak Asuh Desa, Gempur Kemiskinan Lewat Akses Modal

Kolaborasi baru digagas antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Mitranya tak lain adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Intinya, kerja sama ini ingin mendorong pembangunan desa di Jawa Tengah lewat layanan perbankan yang lebih mudah diakses.

Ini adalah langkah nyata dari gerakan 'Menggempur Desa'. Tujuannya jelas: mengentaskan kemiskinan dengan membuka akses permodalan dan mendorong digitalisasi keuangan di tingkat akar rumput.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menempatkan Bank Jateng pada peran yang cukup berat. Dia menyebut bank ini sebagai "Bapak Asuh" bagi kemandirian desa.

“Kita harus keroyokan, kita harus gempur kemiskinan dan ketertinggalan di desa melalui dukungan akses permodalan yang nyata,” tegas Yandri dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).

“Saya ingin Bank Jateng tidak hanya menjadi pemberi kredit, tetapi juga menjadi mentor bagi desa dalam mengelola arus kas serta membina pengelola usaha desa agar melek literasi keuangan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyatakan kesiapan mereka. Fokusnya adalah menghadirkan sistem keuangan desa yang modern sekaligus transparan, tentu dengan dukungan teknologi.

“Dengan aplikasi Siskeudes TNT (Transaksi Non Tunai) yang saat ini digunakan, proses pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Jawa Tengah akan semakin efisien, aman, dan memberikan manfaat besar,” ujar Irianto.

“Terutama dalam hal monitoring penggunaan dana desa secara akuntabel,” lanjutnya.

Nyatanya, upaya digitalisasi ini bukan satu-satunya program. Bank Jateng sudah lebih dulu menggerakkan ekonomi perdesaan lewat Samsat Budiman yang melibatkan ratusan BUMDes. Ada juga penguatan koperasi desa via QRIS, plus pendampingan literasi keuangan oleh agen-agen dutanya.

Di sisi lain, sinergi ini mendapat sambutan hangat dari daerah. Boyolali terpilih sebagai pusat kolaborasi, sekaligus persiapan menuju Hari Desa Nasional 2026 mendatang.

Bupati Boyolali, Agus Irawan, tak menyembunyikan apresiasinya.

“Ini adalah langkah konkret untuk memastikan kemudahan kedepannya,” ungkap Agus.

“Kerja sama ini sangat strategis karena menyentuh aspek akselerasi ekonomi agar BUMDes kita mampu berdaya saing secara profesional, serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel,” jelasnya.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut akhirnya ditandatangani di Kantor Bupati Boyolali, tepat pada hari Senin (29/12). Semua pihak berharap momen ini menjadi tonggak baru. Harapannya, ekonomi desa bangkit lebih tangguh dan berkelanjutan sesuai visi yang digaungkan: 'Maju Desanya, Sejahtera Rakyatnya, Kuat Negaranya'.