Tanggapan datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, menyusul pernyataan tegas Hashim Djojohadikusumo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. Bagi Yohan, klarifikasi ini jelas kabar baik.
"Tentu ini kabar baik," ujar Yohan, Rabu (24/12/2025).
Dia melanjutkan, dengan begitu presiden dianggapnya tak punya beban dalam upaya menertibkan kawasan hutan.
Politikus PAN ini menegaskan, dukungan dari pihaknya akan terus mengalir untuk langkah pemerintah menindak perusahaan-perusahaan ilegal. Perusahaan macam itu, dalam pandangannya, sudah terlalu lama merusak kawasan hutan kita.
"Dalam hal ini kami akan selalu dan terus mendukung presiden untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan ilegal yang telah merusak kawasan hutan kita," tegasnya.
Yohan juga melihat bukti komitmen nyata dari Prabowo. Caranya? Dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurutnya, satgas ini bukan sekadar wacana. Ia sudah berjalan dan hasilnya nyata: jutaan hektare hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal berhasil diselamatkan.
"Dan komitmen ke arah sana sudah sangat jelas telah dibuktikan presiden dengan membentuk Satgas PKH," katanya.
Dalam kenyataannya, lanjut Yohan, upaya itu telah mengembalikan jutaan hektare lahan hutan yang dulu dikuasai oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Artikel Terkait
Pikap Pengangkut Ayam Terbalik di Tol Buahbatu, Lalu Lintas Terganggu
Polda Bali Bongkar Sindikat Judi Online India Beromzet Miliaran di Balik Kedok Wisatawan
Suraj Chavan, dari Buruh Harian hingga Pemenang Bigg Boss Marathi
Jepang dan Korea Selatan Pecah Dominasi, Juara Perdana BATC 2026