Muhammadiyah Soroti Jasa Nikah Siri: Komodifikasi Agama yang Kian Marak

Viralnya tawaran jasa nikah siri di platform TikTok akhirnya mendapat sorotan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Layanan yang ramai diperbincangkan itu dinilai telah mengkomodifikasi agama, di mana nilai-nilai suci justru dieksploitasi untuk kepentingan bisnis semata.

Menurut Fathurrahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, kehadiran negara dalam mengatur hal ini sangat penting. Negara harus turun tangan menindak tegas biro-biro semacam itu. “Menindak tegas biro jasa pernikahan siri,” tegasnya ketika diwawancarai wartawan, Sabtu (22/11/2025).

Fathurrahman juga menekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, ia memberikan kepastian hukum bagi pasangan. Bagi warga Muhammadiyah, mencatatkan pernikahan adalah kewajiban. Hal ini sejalan dengan Kepribadian Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar ke-35, yang menyatakan sifat Muhammadiyah antara lain mengindahkan segala hukum dan peraturan negara yang sah.

“Maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya,” ujarnya.

Di sisi lain, ia melihat praktik nikah siri yang marak justru semakin menjauhkan masyarakat dari spirit autentik beragama. Agama seharusnya menghadirkan ketenangan dan kesalehan, bukan malah jadi komoditas.

Tak cuma menuntut penindakan, Muhammadiyah juga mendorong pemerintah untuk lebih gencar melakukan edukasi pranikah. Sosialisasi dampak negatif nikah siri harus dilakukan secara masif. Selain itu, birokrasi pencatatan nikah perlu disederhanakan, bahkan kalau bisa digratiskan.

“Publikasi dan edukasi mudarat dari nikah siri. Memudahkan dan menyederhanakan birokrasi pencatatan pernikahan. Gratiskan biaya pencatatan pernikahan dan lain-lain,” tambah Fathurrahman.

Sebelumnya, beredar video di TikTok yang menawarkan jasa nikah siri di Jakarta Timur. Video itu telah ditonton lebih dari 250 ribu kali. Dalam tawarannya, mereka mengklaim prosesnya mudah, tanpa ribet urusan gedung, restoran, atau administrasi yang berbelit.