Pembahasan RKUHAP: 29 Klaster Masalah yang Jadi Fokus Komisi III DPR

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Rapat dilaksanakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/11).

Pertemuan ini dihadiri perwakilan pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Hiariej. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dan dimulai pada pukul 13.20 WIB.

Proses Pengumpulan Masukan Publik untuk RKUHAP

Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RKUHAP didasarkan pada 29 klaster masalah utama yang dihimpun dari berbagai masukan publik. Proses pengumpulan masukan ini dilakukan secara intensif melalui beberapa cara:

• Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 93 pihak, mencakup perorangan dan lembaga.
• Kunjungan kerja ke berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Barat, Lampung, dan Banten.
• Penerimaan masukan tertulis dari 250 elemen masyarakat dalam kurun waktu empat bulan, terhitung sejak 8 Juli 2025.

Daftar Lengkap 29 Klaster Masalah RKUHAP

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi fokus pembahasan dalam revisi KUHAP:

1. Mekanisme pemblokiran
2. Penghapusan istilah penyidik utama
3. Penuntut umum tertinggi
4. Perlindungan penyandang disabilitas
5. Perlindungan kebutuhan khusus dan kelompok rentan
6. Pengecualian dan pengawasan penyelidikan
7. Penjelasan lebih detail mengenai intimidasi
8. Kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan melalui media damai
9. Penerapan mekanisme keadilan restoratif
10. Mekanisme penahanan terhadap hakim yang diduga melanggar hukum
11. Ketua Mahkamah Agung sebagai pemberi izin penahanan di tingkat kasasi
12. Pengelolaan rumah tahanan negara
13. Penyitaan hak korban
14. Perluasan ruang lingkup praperadilan
15. Ketentuan mengenai penyanderaan
16. Penyesuaian dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
17. Perluasan jenis alat bukti yang sah
18. Penegasan kewajiban hakim dalam pedoman pemidanaan KUHP
19. Pelaksanaan pidana denda untuk korporasi
20. Pelaksanaan pidana dengan sistem angsuran
21. Bantuan hukum dan hak pendampingan korban
22. Restitusi bagi korban kejahatan
23. Hak atas perlindungan sementara
24. Mekanisme penerapan keadilan restoratif
25. Prosedur pencabutan pemblokiran
26. Ketentuan penutup dalam undang-undang

Progress Pembahasan RKUHAP

Beberapa dari 29 klaster masalah tersebut telah berhasil disepakati oleh Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah. Kesepakatan telah dicapai pada beberapa isu krusial seperti penerapan keadilan restoratif, ketentuan penyitaan, hingga kewajiban pemeriksaan tersangka yang diawasi melalui sistem CCTV.

Panja RKUHAP akan segera melanjutkan pembahasan terhadap sisa klaster masalah yang belum final dalam rapat-rapat mendatang untuk mempercepat proses penyelesaian revisi undang-undang ini.