Presiden Prabowo Setujui Tambahan Dana Rp 5 Triliun untuk 30 Rangkaian KRL Baru Jabodetabek
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pengadaan 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru yang akan beroperasi di wilayah Jabodetabek. Kebijakan ini menegaskan komitmennya dalam pembangunan transportasi umum sebagai kunci peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa untuk kepentingan rakyat, ia tidak akan ragu dalam mengalokasikan anggaran. "Rp 5 triliun saya setujui. Kalau untuk kepentingan rakyat, saya tidak akan ragu. Uangnya dikelola dengan hemat, tetapi kepentingan rakyat tetap harus diutamakan," ujarnya.
Presiden Puas dengan Layanan KRL Terkini
Setelah mencoba langsung menaiki KRL dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Tanah Abang, Prabowo mengaku sangat terkesan dengan perbaikan fasilitas yang ada. Ia menyoroti kebersihan, kenyamanan, dan ketersediaan AC di dalam kereta. "Jadi, nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC," kata Prabowo.
Apresiasi untuk PT KAI dan Komitmen Ke Depan
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran PT KAI yang telah berhasil memperbaiki layanan perkeretaapian. Ia menilai peningkatan fasilitas dan pelayanan KRL ini merupakan kemajuan besar di sektor transportasi Indonesia yang setara dengan negara maju.
Prabowo berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. "Bersama tim saya, kami buktikan bahwa KAI akan menghemat, kami akan menyelamatkan, akan mencari semua sumber-sumber kekayaan dan kami akan kelola dan kami akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat," pungkas mantan Menteri Pertahanan tersebut.
Artikel Terkait
KPAI Beberkan Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Polisi di Magelang, DPR Desak Diungkap Tuntas
Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Pencapaian SDGs, Ungkap FIF 2025
Strategi Prabowo Atasi Kemiskinan dengan Pendidikan Vokasi & Sekolah Terintegrasi
Prabowo Subianto Perkuat Stabilitas Politik & Ekonomi Indonesia dengan Pimpinan DPR