Mayjen TNI (Purn) Soenarko Nilai Gibran Sosok Tak Kompeten: Wapres Kok Planga-Pongo, Gak Pantes!

MURIANETWORK.COM - Seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, menyampaikan kritik tajam terkait kompetensi dan moralitas Gibran.

Soenarko menyampaikan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengeluarkan delapan poin deklarasi pada 17 April 2025, dengan salah satu poin paling mencolok adalah desakan kepada Presiden untuk memakzulkan Gibran melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Intinya, mereka para aktivis sipil itu sependapat dan mendukung apa yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang menjadi topik justru poin kedelapan yang menyarankan pemakzulan Gibran sebagai wapres," ujar Soenarko kepada Karni Ilyas, dikutip dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Kamis, 3 Juli 2025.

Menanggapi pertanyaan soal dasar pemakzulan, Soenarko menilai bahwa Gibran tidak menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang memadai. 

Ia mencontohkan perilaku Gibran yang dinilai tidak layak sebagai wakil presiden, seperti saat menghadiri acara MTQ nasional di Palangkaraya.

"Dia cuma datang, mukul gong. Begitu MC minta sambutan, dia (Gibran) sudah nyelonong keluar sana dan lain-lain. Banyak sekali yang saya katakan ya, kalau saya katakan ini, ini planga-plongo, enggak pantas (Gibran) jadi wakil presiden yang memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduknya," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa seorang wakil presiden harus siap menggantikan presiden kapan pun jika terjadi hal-hal mendesak.

Merujuk pada pernyataan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Soenarko menyebut pentingnya seorang wapres memahami seluruh urusan negara agar dapat menjalankan fungsi pengganti presiden dengan baik.

Lebih lanjut, Soenarko menyatakan bahwa selain kompetensi, Gibran juga dinilai melakukan sejumlah tindakan yang dianggap "tercela", merujuk pada dugaan keterlibatan dalam akun Fufufafa yang kontroversial. 

Ia mengutip pernyataan Roy Suryo, yang menyebut akun itu 99,99 persen milik Gibran.

"Itu saja menunjukkan moralitas, mentalitasnya enggak pantas," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa tim hukum Forum Purnawirawan telah mengkaji kemungkinan konstitusional untuk mengusulkan pemakzulan berdasarkan pasal terkait tindakan tercela.

Menanggapi kemungkinan DPR atau MPR mengabaikan tuntutan pemakzulan, Soenarko menyatakan sikap tegas.

"Kalau DPR enggak menggubris, tunggu saja kita berteriak keras. Dan saya mengatakan, kalau DPR tidak merespons, DPR itu pengkhianat rakyat," ucapnya.

Ia menekankan bahwa para purnawirawan dan masyarakat sipil hanya menyalurkan aspirasi konstitusional melalui saluran resmi, dan mengingatkan bahwa wakil rakyat wajib mendengar suara publik.

👇👇

Eks Danjen Kopassus Desak Pemakzulan Gibran: Dia Tak Penuhi Kualitas Pimpin Bangsa Sebesar Ini!

MURIANETWORK.COM - Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI.

Soenarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024.

Sebagai informasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap yang salah satu isinya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran.

Usulan tersebut disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis, (17/4/2025).

Dalam dokumen yang tersebar di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Usulan Pemakzulan Gibran Sudah Dibahas Sejak Akhir 2024

Soenarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang.

Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo - Gibran dilantik.

Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025) kemarin.

"Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang wakil presiden Gibran," kata Soenarko.

"Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk," tambahnya.

Gibran Dinilai Tak Penuhi Kualitas

Kemudian, Soenarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan.

Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara.

"Setelah enam bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini," ujar Soenarko.

"Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada presiden biar didengar oleh pemerintah," paparnya.

Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, menurut Soenarko, para purnawirawan TNI berniat baik memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti wakil presiden RI.

"Kita ini manusia kapan saja bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kapan saja kita bisa sakit. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan, yang kemudian tugas-tugas pemerintahan ditangani oleh Gibran," tambahnya.

"Sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral," kata Soenarko.

"Karena itu dengan niat baik, dengan niat tulus, kita nggak punya apa-apa. memberi masukan kepada presiden, karena kita enggak bisa masuk untuk memberikan masukan secara tertutup," tandasnya.

Sumber: Poskota