Evaluasi FTA: Bahlil, Tito Karnavian, LBP dan Budi Arie Secepatnya Diganti, Gibran Dimakzulkan

10. Pemerintah harus sangat hati hati bermain dalam isu-isu yang berhubungan dengan TNI. Selain karena pengalaman rakyat di masa lalu, keterlibatan TNI dalam ranah publik dapat dilihat sebagai kemunduran demokrasi. Hal ini tentu akan berdampak kepada kepercayaan pihak asing untuk masuk melakukan investasi.

11. Demikian juga dengan Polri, netralitas kepolisian dibutuhkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Dalam UU Kepolisian harus dicantumkan dengan tegas tentang sanksi dan hukuman serta pengawasan yang ketat, untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjaga netralitasnya dalam kegiatan politik.

Hasil Kajian Kuantatif

Permasalahan yang kompleks dalam bidang ekonomi membutuhkan terobosan terobosan besar dalam mengkaji ulang program dan rencana kerja pemerintahan Prabowo. Harus dibuat kebijakan yang radikal untuk bisa bertahan dan membalikkan keadaan ekonomi sehingga membangunkan sektor riil yang berdampak langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Satu semester pemerintahan Prabowo tidak menghasilkan suatu yang signifikan dalam pembangunan ekonomi sehingga memberi rapor merah bagi kabinet Merah Putih. Konsekuensinya, reshuffle kabinet menjadi suatu keniscayaan. Hasil survei apakah mendukung reshuffle kabinet menunjukkan, 74.4% sangat mendukung, 21% mendukung, sisanya sekitar 5% terbagi untuk yang kurang mendukung, tidak mendukung dan tidak tahu.

Jawaban responden terhadap siapa saja/ kementerian apa saja yang perlu di reshuffle (Responden dapat memberi maksimal 5 pilihan) dan berikut adalah lima jawaban terbanyak dibagi dalam tiga kategori  yakni Menteri, Menko dan Setingkat Menteri.

Lima teratas kementerian yang perlu di Reshuffle; 1. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 2. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 3. Menteri BUMN Erick Thohir 4. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 5. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi

Lima teratas Menteri Koordinator yang harus di Reshuffle; 1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 2. Menko Pangan Zulkifli Hasan 3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno 4. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan 5. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan  Yusril Ihza Mahendra

Lima teratas Lembaga Setingkat Kementerian yang harus di Reshuffle yakni; 1. Kapolri Listyo Sigit Prabowo 2. Panglima TNI, Agus Subiyanto, 3. Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN Luhut B Panjaitan, 4. Jaksa Agung ST Burhanuddin, 6. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

Jika dilihat dari hasil pilihan responden dibawah 5 Menteri hasil yang juga cukup tinggi untuk diganti ada juga Menteri Kelautan & Perikanan Sakti Wahyu Trengono, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, ini mungkin disebabkan pernyataan kontroversil bahwa bosnya adalah Jokowi. Jika di lihat hasil  pilihan tersebut hampir semua Menteri bawaan Jokowi minta dicopot.

Masalah penegakan hukum menjadi barometer yang bisa jadi ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo di 6 bulan pertama. Sayangnya, banyak momentum momentum yang terlewat begitu saja karena penanganan kasus kasus hukum hanya di permukaan saja, tidak menyentuh substansi delik dan permasalahannya. Survei penegakan dan penerapan hukum selama satu semester pemerintahan Prabowo adalah kurang baik 44.1%, tidak baik 39.5% sementara yang menjawab baik 11.4%. Sisa 5% terbagi untuk sangat baik dan tidak tahu.

Kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintahannya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam issu ini, bila tidak maka akan menambah nilai merah bagi Prabowo. Tidak ada lagi kriminalisasi, tidak ada cara cara proxy dengan memakai pihak lain, baik perorangan maupun ormas, dalam melaporkan para pengkritik dan pencari keadilan.

Komunikasi publik dan komunikasi politik dari pemerintahan Prabowo yang buruk harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya semakin berkurang karena langkah dan kebijakan kebijakan yang diambil tidak tersosialisasi dan terinformasi dengan baik ke masyarakat. Hasil survei FTA  tentang  kemampuan  pemerintahan  Prabowo  komunikasikan  dan sosialisasikan kebijakannya menunjukkan kurang mampu 51.9%, tidak mampu 28.5% dan mampu hanya 13.6%, sisanya 6% terbagi pada sangat mampu dan tidak tahu.

Kinerja POLRI yang sangat buruk perlu menjadi prioritas pemerintahan Prabowo untuk dibenahi. Hasil survei kinerja dan prestasi POLRI menunjukkan 62.5% tidak baik, 28.4% kurang baik, sisa 9% terbagi untuk sangat baik, baik dan tidak tahu, memberi konfirmasi agar Kapolri harus segera diganti.

Secara keseluruhan evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dalam satu semester pertama nilai rapornya masih merah atau 5 dari total 10 angka tertinggi. Hal ini selain karena memang kebijakan kebijakan yang diambil oleh Prabowo belum menunjukkan perubahan dan hasil yang signifikan dalam 6 bulan pertama.

FTA menanyakan seberapa besar harapan kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia lebih baik kedepannya?, hanya 10% responden yang menjawab tidak punya harapan. Artinya 90% responden masih punya harapan kepada pemerintahan Prabowo Subianto, sekalipun tingkat harapannya berbeda beda mulai dari yang punya harapan sangat besar 18.3%, harapannya besar 21.3%, harapannya kecil 33%, harapannya sangat kecil 17.2%. Apabila kinerja kabinet dan pemerintahan Prabowo Subianto terus ditingkatkan, bukan mustahil tingkat harapan rakyat kepada Prabowo Subianto juga akan meningkat.

Tentu kuncinya, jika segera Prabowo  memenuhi dan membenahi kabinetnya apa yang menjadi keinginan responden tersebut, mudah-mudahan pada semester berikutnya nilainya tidak lagi merah.

Tim Peramu kajian Evaluasi dan Angket FTA terdiri dari Syafril Sjofyan (Bandung- Jabar), Donny Handricahyono (Surabaya-Jatim),  Ida N Kusdianti (Tangerang-Banten), Iskundarti Mansyur (Yogyakarta), Heri Kurniawan (Diaspora Jerman), Pengarah Tata Kesantra (New York-USA)

Bandung, 20 Mei 2025 (Hari Kebangkitan Nasional)

Syafril Sjofyan (IST)