Dari Oposisi ke Kekuasaan: Inkonsistensi Prabowo dalam Gaya Pemerintahan

Analis politik Raymond Chin menyoroti perubahan signifikan dalam gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara. Jika semasa oposisi ia dikenal dengan pidato tajam berbasis data dan janji pemerintahan ramping, kini sejumlah kebijakan dan pernyataannya dinilai bertolak belakang dengan komitmen masa lalu.

Dalam unggahan di media sosial, Chin membandingkan pernyataan Prabowo dulu dan sekarang. Pada 2013, misalnya, Prabowo pernah mengkritik kerusakan hutan dengan data spesifik 70 juta hektar lahan rusak. Setahun kemudian, ia menyerukan pemerintahan yang ramping, bersih, dan efisien, serta mengecam anggaran perjalanan dinas Rp20 triliun sebagai pemborosan. "Enggak boleh ada pejabat plesiran ke luar negeri," ujarnya kala itu.

Janji keras lainnya disampaikan pada 2019 ketika ia berkomitmen memburu koruptor "hingga ke Antartika". Gaya komunikasinya saat itu dinilai tegas, berbasis data, dan jelas arahnya.

Namun, setelah dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, sejumlah langkah Prabowo justru menunjukkan inkonsistensi. Kabinet yang dibentuknya menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, bertolak belakang dengan janji "kabinet ramping". Hingga April 2026, ia telah melakukan 56 perjalanan dinas ke 30 negara dalam 1,5 tahun kontras dengan kritiknya terhadap perjalanan dinas pejabat sebelumnya.

Yang paling mencolok, pada Desember 2024 Prabowo membuka opsi memaafkan koruptor asal mengembalikan uang negara, sebuah sikap yang jauh dari janjinya untuk memburu koruptor. Cara bicaranya pun kini dinilai defensif dan reaktif, kerap menutup dialog serta menyalahkan pihak asing saat menghadapi kritik.

Chin mengajak publik menyimak analisis lebih lanjut dalam video yang ia unggah untuk memahami faktor di balik perubahan tersebut.