Krisis Utang Petani Thailand Jadi Ujian Perdana Pemerintahan Anutin

Krisis utang yang membelit para petani Thailand menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, di tengah lonjakan biaya solar dan pupuk yang berbarengan dengan pelemahan harga beras. Tekanan ekonomi ini menghantam petani padi di pedesaan, kelompok yang sebelumnya menjadi salah satu pilar utama dukungan politik bagi pemerintah. Di Ayutthaya, sekitar 80 kilometer di utara Bangkok, para petani mengeluhkan biaya produksi yang kian memberatkan, sementara mereka menilai pemerintah belum memberikan langkah konkret pasca-pemilihan umum.

Salah seorang petani, Chaon Taiupok, menuturkan bahwa para politisi kerap mendekati warga saat masa kampanye. Namun, menurut dia, perhatian itu sirna begitu pemerintahan terbentuk. “Begitu mereka menang dan membentuk pemerintahan, mereka menghilang,” ujarnya.

Kenaikan biaya produksi menjadi pukulan telak bagi sektor pertanian Thailand. Harga eceran solar di negara itu sempat melonjak lebih dari 60 persen akibat dampak perang di Ukraina, sementara biaya pupuk meningkat lebih dari 30 persen. Tekanan ini datang bersamaan dengan merosotnya harga beras. Data menunjukkan harga ekspor beras Thailand tahun lalu jatuh ke titik terendah dalam 18 tahun, dipicu oleh melimpahnya pasokan global dan persaingan ketat dari India. Chaon menyebut harga gabah saat ini hanya sekitar 7.800 baht per ton, padahal petani masih bisa bertahan jika harganya mendekati 10.000 baht per ton. “Dengan biaya setinggi ini dan harga beras serendah ini, tidak ada yang tersisa selain utang,” katanya.

Sementara itu, laporan lembaga riset bank sentral Thailand pada April mengungkapkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Lebih dari separuh dari 3,73 juta peminjam di sektor pertanian Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives terjebak dalam perangkap utang. Mereka dinilai hampir mustahil keluar dari jeratan tersebut sebelum memasuki usia pensiun. Kondisi ini dialami oleh Phayong Saengthong, petani lain di Ayutthaya. Setelah puluhan tahun bertani, ia menanggung utang lebih dari satu juta baht kepada pemberi pinjaman. Phayong juga mencatat kerugian tambahan sekitar 200.000 baht akibat panen terakhir yang tidak sebanding dengan biaya pupuk dan solar yang tinggi serta harga beras yang lemah. “Utang ini sangat membebani,” keluhnya. Ketika akses pinjaman formal semakin sempit, sebagian petani bergantung pada pemasok yang memberikan barang secara kredit. Phayong mengaku mungkin harus berhenti menanam padi jika pemasok tidak lagi memberikan barang secara utang.

Di sisi lain, krisis petani ini berubah menjadi risiko politik bagi pemerintahan Anutin. Survei Suan Dusit University pada Mei menunjukkan sekitar 57 persen responden memiliki ekspektasi rendah atau bahkan tidak memiliki harapan terhadap kinerja pemerintah. Angka ini berbalik drastis dari survei Maret, ketika 68 persen responden masih menyatakan optimistis. Dalam survei yang sama, hampir 78 persen responden mendesak pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Dekan sekolah hukum dan politik Suan Dusit University, Ngamprawan Ehsomnuk, menilai tekanan terhadap pemerintah bukan sekadar persoalan ekonomi. “Ini krisis kepercayaan, apakah pemerintah bisa memerintah secara efektif,” ujarnya.

Pemerintah Thailand sebenarnya telah meluncurkan sejumlah langkah dukungan, termasuk program subsidi konsumsi senilai 176 miliar baht. Program itu merupakan bagian dari dekret pinjaman yang lebih luas, senilai 400 miliar baht, yang kini menghadapi gugatan hukum dari partai oposisi. Untuk petani padi, pemerintah juga menyiapkan subsidi sekitar 1.000 baht per rai. Namun, Presiden Thai Agriculturists Association, Pramote Charoensilp, menilai bantuan tersebut belum cukup untuk menutup lonjakan biaya produksi yang ditanggung petani. Wakil juru bicara pemerintah, Ploythalay Laksameesaengjan, menyatakan pemerintah akan menyiapkan langkah lanjutan untuk membantu masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik. Ia menambahkan, kenaikan harga minyak akibat perang berada di luar kendali pemerintah.

Masalah petani ini terjadi di tengah ekonomi Thailand yang masih dibayangi pertumbuhan rendah, pemulihan pariwisata yang lambat, permintaan domestik yang lemah, dan utang rumah tangga yang tinggi. Utang rumah tangga Thailand tercatat mencapai 86,7 persen dari produk domestik bruto, salah satu yang tertinggi di Asia. Bagi pemerintahan Anutin, krisis utang petani menjadi ujian awal yang tidak mudah. Jika harga beras tetap lemah dan biaya produksi tidak kunjung turun, tekanan dari jutaan rumah tangga petani Thailand berpotensi terus membayangi stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.