Mahfud MD Sebut Budaya Militer di Balik Ketidakselarasan Instruksi Prabowo dengan Aksi Bawahannya

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menilai seringnya ketidakselarasan antara pernyataan Presiden Prabowo Subianto dengan tindakan para bawahannya berakar pada pola pikir militer yang masih melekat pada diri kepala negara. Menurutnya, kebiasaan dalam struktur komando tentara, di mana perintah atasan otomatis dijalankan hingga ke tingkat paling bawah, tidak serta-merta berlaku di lingkungan pemerintahan sipil.

“Tentara itu yang dikatakan atasan sampai ke bawah ikut. Dia pikir sudah dikatakan ke bawah ikut, ini lain Bung, ini sipil, bukan masyarakat sipil ya, ini kebiasaan pegawai-pegawai sipil, apa yang dikatakan atas belum tentu mengalir,” ujar Mahfud dalam sebuah podcast di Forum Keadilan TV, Kamis (21/05/2026).

Mahfud menjelaskan, dalam budaya militer, rantai komando bersifat mutlak. Perintah dari pucuk pimpinan akan mengalir deras tanpa hambatan hingga ke prajurit paling junior. Namun, dalam birokrasi sipil, mekanisme tersebut tidak berjalan otomatis. “Pak Prabowo mungkin merasa saya sudah katakan itu, mesti ke situ. Tapi, nyatanya masyarakat ribut, kan mesti diselidiki karena ini pemerintahan sipil,” katanya.

Ia mencontohkan, Presiden tampaknya kerap meyakini bahwa arahan yang telah disampaikan sudah pasti dijalankan. Padahal, menurut Mahfud, seharusnya ada mekanisme umpan balik untuk memastikan kebijakan sampai ke akar rumput. “Seharusnya ini feedback-nya diambil lagi, itu ada ketidakberesan, itu tidak diambil lagi rupanya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Di sisi lain, Mahfud menduga Presiden Prabowo tidak terbiasa mengurusi hal-hal detail sehingga jarang mengecek tindak lanjut dari setiap arahannya. Ia juga menilai, keyakinan diri yang kuat bahwa dirinya benar justru menjadi celah. “Dia percaya diri kalau dia benar. Tapi, harus diteliti satu-satu agar sampai ke tingkat rakyat,” tegasnya.

Mahfud mengakui bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang cerdas, pandai, dan memiliki wawasan luas. Namun, ia mengingatkan bahwa kecerdasan seorang pemimpin tidak cukup untuk mengendalikan mesin birokrasi yang kompleks. “Itu membuat dirinya lupa bahwa di bawah tidak bisa dikendalikan hanya dengan percaya diri seorang pemimpin,” kata Mahfud.

Menyinggung soal jabatan struktural yang bisa mengingatkan Presiden, Mahfud menilai hal itu tidak terlalu diperlukan. Yang lebih krusial, menurutnya, adalah peran orang-orang di sekitar Presiden. Mereka harus mampu memahami pikiran Prabowo sekaligus mengerti keperluan rakyat. “Sehingga, sampai ke tingkat rakyat, kan kadang-kadang terputusnya di sini, yang pikiran rakyat dan harapan rakyat itu mandek di sini semua,” ujarnya.

Akibatnya, respons Presiden terhadap berbagai persoalan kerap berbeda dengan fakta di lapangan. Mahfud mencontohkan kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika banyak anak dilaporkan keracunan, tanggapan yang keluar dari Istana dinilainya terlalu sederhana. “Tanggapan Pak Prabowo kan selalu berbeda. Misalnya, ketika ada BGN masalahnya banyak sekali, tapi tanggapannya sederhana,” katanya.

Mahfud menambahkan, seharusnya Istana memiliki tim penelaah yang mampu memverifikasi setiap laporan dan pemberitaan. Tim tersebut perlu memilah mana informasi yang hoaks dan mana yang faktual, lalu menyampaikan temuan yang valid kepada Presiden. Tanpa mekanisme itu, ia khawatir berbagai masalah akan terus berlarut. “Sehingga, yang tidak hoaks sampaikan ke Presiden, kalau tidak ya gini-gini terus, dolar akan naik terus, kata Pak Latuhihin bisa sampai Rp 22.000. Sebenarnya ini bisa diatasi, menurut para ahli bisa diatasi, ini bisa disetop kalau Pak Prabowo mau,” pungkas Mahfud. (WS05)