Kazakhstan Larang Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun, Indonesia Pilih Pendekatan Berjenjang

Misalnya, anak di bawah 13 tahun hanya boleh akses layanan berisiko rendah dengan persetujuan orang tua. Untuk usia 13-15 tahun, bisa mengakses layanan berisiko sedang, tetap dengan izin wali. Baru di usia 16-17, mereka diperbolehkan masuk ke platform berisiko tinggi seperti media sosial umum, tapi dengan pengawasan dan verifikasi yang ketat.

“Perbedaannya mendasar,” ujar Ashabul Kahfi.

“Kita menekankan tanggung jawab platform. Mereka wajib menyediakan pengaturan orang tua yang efektif, menerapkan privasi tinggi secara default, dan dilarang melacak data anak untuk kepentingan komersial.”

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan anak di ruang digital ini bukan cuma urusan teknis. Ini soal etika dan tanggung jawab moral bersama. Data global menunjukkan peningkatan kasus kecemasan dan depresi pada remaja korban cyberbullying, sehingga kebijakan harus terintegrasi dengan dukungan kesehatan mental.

Pelajaran dari Australia, menurutnya, justru menunjukkan bahwa beban harus lebih berat di pundak perusahaan teknologi. Mereka punya sumber daya dan algoritma untuk mengelola risiko, jauh lebih kuat daripada kemampuan satu keluarga biasa.

Tapi, ia juga mengingatkan satu hal penting.

“Verifikasi usia harus hati-hati. Jangan sampai justru menciptakan risiko baru berupa kebocoran data anak. Kita sudah lihat sendiri betapa rentannya sistem digital skala besar belakangan ini,” tegasnya.

Jadi, sementara Kazakhstan mungkin akan memilih jalan pintas dengan larangan ketat, Indonesia lewat PP TUNAS mencoba merangkul kompleksitas itu. Pendekatannya lebih berimbang: mengatur batas usia, memastikan verifikasi, melibatkan orang tua, dan mendesain platform yang lebih aman. Tantangan terbesarnya sekarang ada di konsistensi pengawasan dan keberanian negara menindak platform yang bandel. Semua itu demi satu tujuan: menciptakan ruang digital yang lebih sehat untuk generasi mendatang.