Viral di Medsos: 335 Triliun untuk Makan Siang atau 3,3 Juta Sarjana Gratis?

Bayangkan jika Anies Baswedan yang memimpin negeri ini. Bukan soal proyeksi kebijakan atau visi misi, tapi lebih ke sebuah perbandingan yang belakangan ramai di media sosial. Angka fantastis, 335 triliun rupiah, tiba-tiba jadi bahan perbincangan hangat.

Uang sebesar itu, menurut sebuah cuitan yang viral, dianggarkan untuk program makan siang. Tapi coba kita lihat lagi. Dengan nominal yang sama, apa saja sih yang bisa negara ini dapatkan?

Pertama, biaya kuliah. Dana 335 triliun ternyata sanggup mengirim 3,3 juta anak Indonesia kuliah gratis sampai meraih gelar sarjana. Itu pun di kampus-kampus ternama, lho. Bayangkan dampak jangka panjangnya bagi sumber daya manusia kita.

Lalu, di sektor kesehatan. Angka itu setara dengan pembangunan 670 rumah sakit baru berstandar internasional. Selain menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik, proyek sebesar itu pastinya akan membuka lapangan kerja yang sangat luas. Dari tenaga medis hingga pekerja konstruksi.

Persoalan sarana pendidikan yang memprihatinkan juga bisa teratasi. Dana sebesar itu konversinya adalah perbaikan total untuk 167 ribu sekolah yang saat ini dalam kondisi rusak. Gedung-gedung yang lebih layak pasti akan mempengaruhi kenyamanan belajar mengajar.

Dan yang tak kalah penting: nasib guru honorer. Ada 5,5 juta guru honorer di tanah air. Dengan anggaran makan siang tadi, gaji mereka bisa dinaikkan menjadi 5 juta rupiah per bulan. Kesejahteraan pendidik tentu akan langsung terasa membaik.

"335 TRILIUN buat makan siang itu setara dengan:

🎓 3,3 JUTA anak kuliah GRATIS sampai lulus S1 (kampus terkemuka yaa)

🏥 670 RUMAH SAKIT baru standar internasional (bisa bikin lapangan kerja baru)

🏫 167 RIBU sekolah rusak diperbaiki total.

👩‍🏫 Gaji 5,5 JUTA guru honorer…

Begitulah kira-kira cuplikan utas dari akun Twitter @dosenkesmas yang diunggah awal Januari lalu. Postingan itu, seperti bisa ditebak, langsung memantik berbagai reaksi. Ada yang setuju, banyak pula yang mempertanyakan validitas perhitungannya.

Namun begitu, terlepas dari akurasi angka, yang menarik adalah bagaimana narasi ini menyodorkan sebuah perspektif. Ia memaksa kita untuk membandingkan skala prioritas. Sebuah program sosial yang satu, dihadapkan pada sederet potensi program lain yang juga mendesak.

Ini bukan soal benar atau salahnya sebuah kebijakan. Tapi lebih ke arah pertanyaan: jika ada dana sebesar itu, ke mana seharusnya ia dialokasikan? Pilihan selalu ada, dan setiap pilihan punya konsekuensi serta manfaatnya sendiri. Publik, akhirnya, yang akan merasakan hasilnya nanti.