Trump Cabut Dukungan dari 66 Lembaga Global, Tegaskan Jalan Sendiri AS

Rabu lalu, Presiden AS Donald Trump mengambil langkah yang sudah lama diantisipasi banyak pihak. Dengan pena di tangan, ia menandatangani perintah eksekutif yang secara drastis menghentikan dukungan Amerika terhadap puluhan organisasi internasional. Tak tanggung-tanggung, 66 lembaga, badan, dan komisi banyak di antaranya bernaung di bawah PBB langsung terkena imbasnya. Keputusan ini, bagi banyak pengamat, adalah penegasan paling nyata bahwa Washington semakin menjauh dari panggung kerja sama global.

Menurut laporan Associated Press keesokan harinya, keputusan Gedung Putih ini bukan tindakan spontan. Mereka melakukan peninjauan mendalam soal partisipasi dan aliran dana AS ke berbagai organisasi dunia. Hasilnya? Banyak lembaga yang bergerak di isu-isu seperti perubahan iklim, ketenagakerjaan, dan migrasi akhirnya dipotong dananya. Pemerintahan Trump punya alasan sendiri: mereka menilai lembaga-lembaga itu terlalu gencar mendorong agenda yang mereka sebut "woke".

Istilah "woke" itu sendiri jadi semacam kata kunci. Bagi kubu Trump, istilah itu merujuk pada gerakan atau kebijakan progresif yang fokus pada keadilan sosial, hak-hak minoritas, sampai isu lingkungan. Mereka anggap semua itu bertentangan dengan nilai-nilai konservatif dan, yang lebih penting, kepentingan nasional Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dengan tegas membela langkah ini.

“Institusi-institusi ini kami nilai tumpang tindih, salah kelola, boros, dan telah disusupi kepentingan yang mengancam kedaulatan serta kemakmuran AS,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Dampaknya langsung terasa di tubuh PBB. Lembaga penting seperti UNFCCC yang menangani perubahan iklim dan UNFPA untuk kependudukan, termasuk dalam daftar yang terkena pemotongan. Tak cuma itu, berbagai komisi dan badan penasihat PBB di bidang HAM dan pembangunan juga ikut merasakan efeknya.

Langkah AS ternyata lebih luas dari sekadar PBB. Mereka juga menarik diri dari organisasi lain semacam International Institute for Democracy and Electoral Assistance dan Global Counterterrorism Forum. Ini menunjukkan bahwa kebijakannya bersifat menyeluruh.

Semua ini terjadi di tengah rentetan aksi luar negeri Washington yang terbilang agresif belakangan ini. Mulai dari upaya penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, isu rencana mengambil alih Greenland, sampai penyitaan dua kapal tanker minyak Venezuela pada hari yang sama. Polanya jelas: Trump konsisten dengan pendekatan unilateralnya.

Memang, ini bukan kali pertama. Sebelumnya, AS sudah hengkang dari WHO, UNRWA, Dewan HAM PBB, dan UNESCO. Pola kebijakan yang berulang ini menegaskan arah politik luar negeri mereka.

Bagi Daniel Forti dari International Crisis Group, perubahan sikap AS ini sangat signifikan.

“Pendekatan yang muncul adalah ‘cara kami atau tidak sama sekali’,” katanya, menggambarkan betapa AS kini memilih jalan sendiri dalam hubungan internasional.

Di sisi lain, para pakar iklim khawatir. Keluarnya AS dari forum-forum kerja sama iklim global, seperti dilaporkan AP News, berisiko besar melemahkan upaya kolektif menekan emisi. Padahal, AS adalah salah satu penyumbang emisi terbesar di dunia. Tanpa partisipasi penuh mereka, upaya menghadapi krisis iklim global dipastikan akan jauh lebih berat.